Birokrasi Bersih

Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik sepanjang tahun 2026, mendorong inovasi dan transformasi digital untuk mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan kesiapannya untuk menerapkan kebijakan Transparansi Anggaran Bekasi melalui publikasi di media sosial, menyusul instruksi Gubernur Jawa Barat demi akuntabilitas publik.

MPR menekankan pentingnya Integritas Pemimpin Publik dan wawasan kebangsaan untuk mengatasi tantangan integritas, hukum, dan kepercayaan publik di Indonesia.

Dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kembali mencuat, menjadi momentum penting untuk pembenahan birokrasi dan integritas sistem meritokrasi yang transparan.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh memastikan tidak ada praktik jual beli jabatan dalam proses mutasi pejabat Karawang, menekankan penggunaan mekanisme talent pool untuk seleksi yang transparan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan BSN untuk mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO SMAP), langkah strategis cegah korupsi dan tingkatkan kepercayaan publik.

Kemenpar serius perkuat Reformasi Birokrasi Kemenpar dengan target nilai 90 dan 30% unit kerja meraih WBK/WBBM, bukan hanya administratif tapi komitmen moral. Apa dampaknya bagi pariwisata nasional?

Ditjenpas Maluku terus memperkuat komitmen pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Simak langkah konkret mereka dalam mewujudkan birokrasi bersih dan melayani!

Kementerian PKP meluncurkan Zona Integritas sebagai fondasi utama untuk mencapai target Program 3 Juta Rumah. Mengapa komitmen birokrasi bersih ini sangat krusial?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan Zona Integritas UPT PPPA DKI untuk layanan perlindungan perempuan dan anak. Simak bagaimana komitmen ini diwujudkan demi birokrasi bersih dan melayani.