Birokrasi Bersih

Pemerintah Kota Surabaya merespons dugaan pungli di SWK Tambak Wedi dengan mutasi jabatan, menegaskan pentingnya pengawasan dan integritas dalam birokrasi untuk memastikan pelayanan publik yang bersih dan responsif.

KPU Kota Tangerang menjadi rujukan studi banding bagi KPU Jakarta Timur dan Tangerang Selatan dalam membangun Zona Integritas. Ini adalah langkah penting menuju wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih serta melayani.

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menyoroti sektor pertanian dan penegakan hukum sebagai fondasi utama untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan di Sulawesi Barat, mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan bersih.

Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi kepada Satgas PKH atas dedikasi mereka dalam menyelamatkan keuangan dan aset negara, menegaskan komitmen pemerintah melindungi kekayaan bangsa.

Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mengeluarkan larangan tegas bagi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menerima parsel Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah/2026, menegaskan komitmen Pemkot Mataram terhadap Larangan Parsel Pejabat Mataram dan birokrasi.

Kantor Wilayah Kemenkum Babel melantik pejabat nonmanajerial guna memperkuat kinerja ASN, integritas, serta mewujudkan birokrasi bersih dan pelayanan hukum berkualitas.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara (Imigrasi Sulut) menegaskan komitmennya dalam pembangunan Zona Integritas, demi mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani publik secara optimal.

Polres Bangka Barat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui deklarasi Zona Integritas pada Senin, 26 Januari 2026.

Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik sepanjang tahun 2026, mendorong inovasi dan transformasi digital untuk mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan kesiapannya untuk menerapkan kebijakan Transparansi Anggaran Bekasi melalui publikasi di media sosial, menyusul instruksi Gubernur Jawa Barat demi akuntabilitas publik.

MPR menekankan pentingnya Integritas Pemimpin Publik dan wawasan kebangsaan untuk mengatasi tantangan integritas, hukum, dan kepercayaan publik di Indonesia.

Dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kembali mencuat, menjadi momentum penting untuk pembenahan birokrasi dan integritas sistem meritokrasi yang transparan.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh memastikan tidak ada praktik jual beli jabatan dalam proses mutasi pejabat Karawang, menekankan penggunaan mekanisme talent pool untuk seleksi yang transparan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan BSN untuk mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO SMAP), langkah strategis cegah korupsi dan tingkatkan kepercayaan publik.

Kemenpar serius perkuat Reformasi Birokrasi Kemenpar dengan target nilai 90 dan 30% unit kerja meraih WBK/WBBM, bukan hanya administratif tapi komitmen moral. Apa dampaknya bagi pariwisata nasional?

Ditjenpas Maluku terus memperkuat komitmen pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Simak langkah konkret mereka dalam mewujudkan birokrasi bersih dan melayani!

Kementerian PKP meluncurkan Zona Integritas sebagai fondasi utama untuk mencapai target Program 3 Juta Rumah. Mengapa komitmen birokrasi bersih ini sangat krusial?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan Zona Integritas UPT PPPA DKI untuk layanan perlindungan perempuan dan anak. Simak bagaimana komitmen ini diwujudkan demi birokrasi bersih dan melayani.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin baru saja merampungkan Pelantikan Pejabat Makassar untuk 9 posisi eselon II. Apa komitmennya terkait integritas birokrasi dan jual beli jabatan?

Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah terus berupaya mengoptimalkan layanan publik melalui beragam **Inovasi Digital Kemenkum Jateng** yang revolusioner. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat?