Presiden Prabowo Desak Reformasi TNI Polri: Bersih dari Ilegal, Layani Publik

Presiden Prabowo Subianto mendesak Reformasi TNI Polri secara berkelanjutan, menekankan pentingnya aparat melayani masyarakat dan bebas dari keterlibatan dalam aktivitas ilegal seperti penyelundupan, narkoba, dan judi.

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya terhadap pemerintahan yang bersih dan berintegritas tinggi. Pada Sabtu (16/5), beliau secara tegas mendesak Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk terus melanjutkan reformasi institusi secara menyeluruh. Arahan penting ini disampaikan dalam sebuah acara peresmian di Nganjuk, Jawa Timur, yang menandakan fokus kuat pemerintah pada penegakan hukum yang adil dan merata bagi seluruh warga negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa seluruh personel TNI dan Polri harus memastikan diri tidak terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat. Beliau secara spesifik menyebutkan penyelundupan, narkoba, dan perjudian sebagai contoh praktik terlarang yang harus diberantas tanpa kompromi. Penekanan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik serta menegakkan supremasi hukum di Indonesia sebagai pilar utama negara demokrasi.

Presiden mengingatkan bahwa TNI dan Polri dibiayai sepenuhnya oleh uang pajak rakyat, sehingga wajib melayani kepentingan masyarakat luas tanpa pandang bulu atau diskriminasi. Hal ini menjadi landasan utama bagi kedua institusi untuk bertindak sebagai "polisi rakyat" dan "tentara rakyat" yang mengayomi. Upaya reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kedekatan aparat dengan masyarakat.

Penekanan pada Integritas dan Pelayanan Publik

Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan tidak ingin mendengar adanya aparat negara yang gagal menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Beliau melarang keras adanya "backing" atau dukungan dalam bentuk apapun terhadap kegiatan ilegal yang melanggar aturan. Pesan moral ini disampaikan secara langsung saat peresmian Museum Marsinah dan rumah singgah di Nganjuk, Jawa Timur, menunjukkan keseriusan pemerintah.

Anggota TNI dan Polri diingatkan kembali bahwa mereka adalah abdi negara yang memiliki tanggung jawab besar kepada rakyat. Oleh karena itu, tugas utama mereka adalah melayani, melindungi, dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Prabowo menekankan pentingnya menjaga citra institusi sebagai pelayan publik yang berintegritas tinggi dan bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok.

Inisiatif reformasi institusi harus terus berjalan di bawah kepemimpinan masing-masing lembaga dengan program-program yang terukur. Program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan publik juga menjadi bagian integral dari inisiatif reformasi ini. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk perbaikan berkelanjutan di tubuh TNI dan Polri demi kemajuan bangsa.

Pemberantasan Kegiatan Ilegal dan Peran dalam Ketahanan Pangan

Presiden secara khusus menyerukan kepada pimpinan TNI dan Polri untuk mengintensifkan reformasi internal secara mendalam. Tujuannya adalah menghilangkan segala bentuk pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, dan praktik korupsi di dalam jajaran mereka. Setiap personel diminta untuk memperbaiki diri, membersihkan diri, dan menjauhi segala bentuk praktik tercela yang dapat merusak nama baik institusi.

Larangan terlibat dalam penyelundupan, narkoba, judi, atau aktivitas ilegal lainnya diulang dengan sangat jelas dan tanpa toleransi. Prabowo ingin memastikan bahwa tidak ada celah bagi aparat yang menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Integritas dan profesionalisme menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas negara yang mulia ini demi kebaikan bersama.

Selain tugas pokok penegakan hukum dan pertahanan, Presiden Prabowo juga menyoroti peran positif aparat dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Keterlibatan personel polisi dan militer dalam kegiatan pertanian menjadi contoh nyata kontribusi mereka. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri dapat berkontribusi lebih luas untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi.

Inisiatif ini memperkuat gagasan bahwa TNI adalah tentara rakyat, dan Polri harus menjadi polisi rakyat yang dicintai masyarakat. Upaya kepemimpinan Polri saat ini juga diarahkan untuk mewujudkan visi tersebut secara konkret. Dengan demikian, aparat dapat lebih dekat, bermanfaat, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Sumber: AntaraNews