Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memperbaiki aparat penegak hukum, termasuk Polri dan TNI. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat pondasi negara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Ia menekankan bahwa reformasi tidak hanya berlaku untuk satu institusi saja, melainkan mencakup seluruh perangkat negara yang terlibat dalam penegakan hukum.
"Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum," ujar Prabowo dalam sebuah dialog dengan sejumlah tokoh dan jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Prabowo menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap aparat yang melanggar hukum bukanlah hal yang baru dan telah dilakukan sebelumnya. "Anda bisa lihat sudah berapa jenderal, bintang 3, bintang 2 yang kita pecat yang kita serahkan ke kejaksaan," tegasnya.
Menurut Presiden, keberadaan lembaga penegak hukum yang profesional dan berintegritas adalah syarat mutlak untuk membangun negara yang kuat dan berhasil. "Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil," ucapnya.
Prabowo juga menekankan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat negara. Ia mengingatkan bahwa tindakan oknum dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi secara keseluruhan.
"Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya," ungkapnya.
Dalam upaya perbaikan tersebut, Presiden memberikan kesempatan kepada setiap institusi untuk melakukan perbaikan secara internal. Namun, jika tidak ada perubahan, pemerintah akan mengambil langkah tegas. Kepala Negara juga menyoroti pentingnya pengawasan di lapangan, termasuk terhadap praktik-praktik ilegal yang seharusnya dapat dicegah oleh aparat, seperti dalam kasus tambang.
"Bagaimana ada tambang ilegal babinsa tidak tahu, danramil tidak tahu, kodim tidak tahu, dandim tidak tahu?" katanya.