Pemkot Makassar dan Kejagung RI Perkuat Pencegahan Korupsi untuk Tata Kelola Bersih

Pemerintah Kota Makassar bersama Kejaksaan Agung RI memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui penerangan hukum, bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Makassar.

Pemerintah Kota Makassar bersama Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Puspenkum Kejagung) RI baru-baru ini memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan korupsi. Kegiatan ini dilakukan melalui program penerangan hukum yang berlokasi di Makassar pada Rabu, 05/2. Inisiatif strategis ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas di tingkat daerah.

Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung RI, Dr. Aliansyah, menjelaskan bahwa penerangan hukum adalah bagian dari langkah preventif Kejagung. Hal ini secara khusus dirancang untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi. Fokus utama adalah pada pencegahan dini agar potensi penyimpangan dapat diminimalisir.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyambut baik kegiatan ini dan mengapresiasi pemilihan Kota Makassar sebagai lokasi program. Beliau menegaskan bahwa acara ini memiliki peran sangat penting dan strategis. Tujuannya adalah memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Urgensi Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyoroti korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dampaknya sangat luas. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara secara signifikan, tetapi juga menghambat laju pembangunan daerah. Lebih jauh, korupsi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi harus dilaksanakan secara komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan. Penekanan diberikan pada pentingnya melibatkan seluruh unsur pemerintahan dalam setiap langkah pencegahan. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

Aliyah Mustika Ilham menambahkan bahwa pencegahan tidak cukup hanya dengan penindakan hukum semata. Yang lebih krusial adalah membangun sistem tata kelola yang baik dan menumbuhkan budaya integritas. Selain itu, kesadaran hukum yang tinggi di kalangan seluruh aparatur pemerintahan juga menjadi kunci utama keberhasilan.

Memahami Bentuk Korupsi dan Pentingnya Integritas

Dalam kesempatan tersebut, Aliyah Mustika Ilham juga mengingatkan bahwa praktik korupsi memiliki banyak bentuk yang kompleks. Korupsi tidak hanya terbatas pada pencurian uang negara, tetapi juga mencakup penggelapan jabatan dan gratifikasi. Bentuk lain termasuk pemerasan, mark up anggaran, hingga penyalahgunaan wewenang.

Mengingat beragamnya bentuk korupsi, penting bagi setiap aparatur untuk memahami secara mendalam aspek hukum yang berlaku. Pemahaman ini mencakup potensi penyimpangan yang mungkin terjadi serta langkah-langkah preventif yang harus diambil. Terutama dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.

Aliyah Mustika Ilham menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pemerintahan. Selain itu, pemahaman yang kuat terhadap aturan serta tertib administrasi juga menjadi fondasi utama. Hal ini bertujuan agar tidak ada celah bagi praktik korupsi untuk berkembang.

Harapan dan Komitmen Mewujudkan Tata Kelola Bersih

Kegiatan penerangan hukum ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh peserta yang hadir. Terutama bagi Kepala SKPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan bendahara di lingkungan Pemkot Makassar. Tujuannya adalah agar mereka memiliki pemahaman utuh terkait aspek hukum dan potensi risiko penyimpangan.

Wakil Wali Kota secara khusus meminta seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan serius dan tidak ragu untuk bertanya. Kehadiran narasumber dari Kejaksaan Agung RI dianggap sebagai kesempatan emas untuk memperoleh informasi langsung. Ini membantu mencegah aparatur terjebak dalam permasalahan hukum di kemudian hari.

Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat membangun ekosistem anti-korupsi yang kuat dan berkelanjutan. Upaya ini sejalan dengan visi Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, semua ini mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sumber: AntaraNews