Pemerintahan Bersih

Wali Kota Cimahi Ngatiyana meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjaga Integritas ASN Cimahi dan bekerja sesuai aturan menyusul penyidikan dugaan korupsi di Dinas Tenaga Kerja, agar kasus serupa tidak terulang.

KPK membeberkan data mengejutkan: 25% kasus korupsi sejak 2004-2025 terkait Pengadaan Barang dan Jasa. Sektor ini sangat rentan penyimpangan, dengan 446 dari 1.782 perkara.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan Jenjang Karier ASN Kabupaten Bogor terbuka luas bagi semua, setelah menindak tegas dugaan kasus jual beli jabatan untuk tata kelola pemerintahan bersih dan bebas KKN.

Inspektorat Kabupaten Bogor berhasil mengantongi bukti transaksi terkait dugaan praktik jual beli jabatan yang melibatkan empat ASN, melimpahkan kasus ini ke aparat penegak hukum untuk proses lebih lanjut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara proaktif melakukan upaya pencegahan korupsi di Jawa Timur, termasuk Pamekasan, dengan memberikan pembinaan langsung kepada pejabat daerah untuk memastikan tata kelola anggaran yang bersih dan bebas korupsi.

Bupati Bogor Rudy Susmanto berkomitmen wujudkan birokrasi bersih dengan pengisian Jabatan ASN Berbasis Kompetensi melalui meritokrasi transparan, menindak tegas praktik menyimpang.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan Istana menghormati penggeledahan Kementerian PUPR oleh Kejati DKI Jakarta, menegaskan komitmen pemerintah terhadap supremasi hukum tanpa pandang bulu.

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam melakukan Reformasi Penegakan Hukum, termasuk TNI dan Polri, demi memperkuat fondasi negara dan kepercayaan publik.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali menekankan pentingnya Integritas Pejabat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap. Ia meminta kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh apar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan larangan THR Kepala Daerah kepada pihak eksternal, menyusul penetapan tersangka Bupati Cilacap. Simak imbauan penting KPK untuk menjaga integritas dan menghindari praktik korupsi.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kepastian hukum di Indonesia, mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak menyalahgunakan wewenang terhadap lawan politik, demi stabilitas negara dan pemerintahan yang bersih.

Pemerintah Kota Makassar bersama Kejaksaan Agung RI memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui penerangan hukum, bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Makassar.

Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Sosialisasi Antikorupsi bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota DPRD, bertujuan memperkuat komitmen pemerintahan bersih dan berintegritas.

Bupati Sidoarjo Subandi meminta seluruh pejabat Sidoarjo, termasuk yang baru dilantik, untuk menjalankan fungsi utama sebagai pelayan publik yang berintegritas, demi mewujudkan pemerintahan bersih dan pembangunan daerah yang berdaya saing.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya Kemandirian Bangsa agar Indonesia tidak bergantung pada negara lain, krusial demi keselamatan dan masa depan bangsa di tengah ketidakpastian global.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang menegaskan komitmen penuh dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, terbukti dengan raihan predikat informatif dari Komisi Informasi Kalbar.

Pemerintah Kota Tanjungpinang mengambil tindakan tegas dengan pemecatan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait kasus narkoba, sementara enam lainnya menerima hukuman disiplin. Kebijakan ini menegaskan komitmen Pemkot Tanjungpinang dalam menjaga integrita

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) serius dalam upaya pencegahan korupsi desa, menunjuk Desa Sabuai sebagai calon percontohan antikorupsi. Akankah Sabuai berhasil?

Desa Anti Korupsi Kubutambahan di Buleleng telah resmi menjadi percontohan integritas di Bali Utara, diawasi KPK dan menerima penghargaan, membuktikan komitmen terhadap tata kelola bersih.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menegaskan Korupsi Merusak Kepercayaan Publik dan tata kelola pemerintahan. Simak komitmen Pemkot Denpasar dalam memerangi korupsi dan gratifikasi.