Istana Hormati Penggeledahan Kementerian PUPR, Seskab Tegaskan Supremasi Hukum

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah menghormati penuh proses hukum yang sedang berjalan, termasuk penggeledahan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Penggeledahan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum di ruang kerja Menteri KemenPUPR Dody Hanggodo. Istana tidak akan menghalangi setiap langkah penegakan hukum yang berlangsung.

Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa penggeledahan tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta pada Kamis (9/4) malam. Menteri Dody Hanggodo bahkan sempat menemuinya sebelum proses penggeledahan itu terjadi. Hal ini menunjukkan keterbukaan pemerintah dalam menghadapi prosedur hukum.

Sikap pemerintah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menekankan pentingnya supremasi hukum. Presiden Prabowo selalu menyerukan agar tidak ada pandang bulu dalam penegakan hukum. Siapa pun yang terbukti bersalah akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterbukaan Pemerintah dalam Proses Hukum

Seskab Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi penggeledahan yang terjadi di KemenPUPR, termasuk ruang kerja Menteri Dody Hanggodo. Ia menyebutkan bahwa penggeledahan tersebut berlangsung pada Kamis malam. Keterbukaan ini merupakan cerminan komitmen pemerintah terhadap transparansi.

Menteri Dody Hanggodo sendiri telah memberikan izin penuh kepada penyidik Kejati DKI Jakarta untuk menggeledah seluruh ruangan. Ini termasuk ruang kerjanya dan ruang kerja Wakil Menteri (Wamen) KemenPUPR Diana Kusumastuti. Langkah ini diambil untuk menghindari kesan tebang pilih.

Dody Hanggodo juga menegaskan komitmen seluruh jajaran KemenPUPR untuk bersikap kooperatif. Sikap ini diharapkan dapat memperlancar proses hukum yang sedang berjalan. Seluruh pihak di kementerian siap memberikan data dan informasi yang diperlukan.

Arahan Presiden Prabowo Mengenai Supremasi Hukum

Teddy Indra Wijaya menekankan bahwa sikap pemerintah saat ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo selalu mengedepankan prinsip supremasi hukum. Beliau berulang kali menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Presiden Prabowo secara konsisten menyampaikan bahwa siapa pun yang bersalah dan terbukti melakukan pelanggaran, harus diperiksa. Hal ini berlaku untuk semua pihak, baik dari internal maupun eksternal pemerintahan. Prinsip ini menjadi landasan bagi tindakan penggeledahan di KemenPUPR.

Menteri Dody Hanggodo sempat melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo terkait rencana pemberian akses penuh kepada penyidik. Ini menunjukkan koordinasi yang baik antara kementerian dan Istana. Presiden memberikan persetujuan untuk memastikan proses hukum berjalan lancar.

Komitmen Menteri KemenPUPR Terhadap Penegakan Hukum

Menteri Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa penyidik sempat berhati-hati saat akan memasuki ruang menteri. Kehati-hatian ini karena posisi menteri sebagai pembantu presiden. Oleh karena itu, Dody merasa perlu meminta izin khusus kepada Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu.

Setelah mendapatkan izin dari Presiden, Dody Hanggodo memberikan akses penuh kepada penyidik. Tindakan ini menunjukkan keseriusan KemenPUPR dalam mendukung penegakan hukum. Ini juga menjadi bukti bahwa tidak ada upaya untuk menghalangi penyelidikan.

Komitmen ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan akuntabel. KemenPUPR berupaya penuh untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan. Seluruh jajaran siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Sumber: AntaraNews