Gubernur John Tabo Lapor Polisi Kasus Pencemaran Nama Baik di Medsos, Minta Pelaku Diungkap

Gubernur John Tabo secara resmi melaporkan kasus pencemaran nama baik di media sosial ke Polres Jayawijaya. Laporan ini diharapkan memberikan efek jera dan edukasi hukum bagi masyarakat, serta mengungkap dalang di balik tuduhan provokasi konflik.

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo telah melaporkan kasus pencemaran nama baik di media sosial ke Polres Jayawijaya, Wamena, pada Minggu (17/5). Laporan ini dibuat setelah beredarnya pesan suara di berbagai platform media sosial dan grup WhatsApp yang menuduh dirinya memperkeruh suasana. Pesan suara tersebut juga menuduh Gubernur Tabo sebagai pemicu konflik perang antarsuku di Wamena.

Gubernur Tabo menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan sangat merugikan nama baiknya sebagai pejabat publik. Ia datang langsung ke Mapolres Jayawijaya untuk membuktikan kebenaran tuduhan tersebut dan meminta pertanggungjawaban dari oknum penyebar pesan suara. Langkah hukum ini diambil untuk menegakkan asas keadilan bagi setiap warga negara Indonesia.

Melalui jalur hukum, Gubernur Tabo berharap dapat memberikan pelajaran penting kepada masyarakat mengenai etika bermedia sosial. Ia menekankan bahwa menyebarkan informasi di media sosial memiliki aturan dan konsekuensi hukum yang jelas. Laporan ini juga menjadi upaya untuk menghentikan penyebaran informasi hoaks yang dapat memicu ketegangan di masyarakat.

Tuduhan Provokasi dan Kronologi Konflik Antarsuku

Dalam laporannya, Gubernur John Tabo secara spesifik menyoroti tuduhan yang menyebut dirinya memprovokasi perang antarsuku di Wamena. Ia merasa dituduh memperkeruh situasi terkait masalah pembangunan dan konflik yang terjadi. Tuduhan ini dianggap tidak relevan dengan perannya sebagai gubernur.

Gubernur Tabo menjelaskan bahwa perang antarsuku di Wamena telah berlangsung sejak tahun 2024. Konflik ini bermula dari insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan orang Kurima dan sopir dari Lanny Jaya. Peristiwa tersebut kemudian berkembang menjadi perselisihan adat mengenai pembayaran denda yang tidak disepakati.

Insiden lalu lintas pada 17 Mei 2024 di Kampung Megapura, Distrik Asolokobal, memicu pemalangan jalan oleh kelompok masyarakat Lanny Jaya pada 12 Juni 2024. Hal ini berujung pada saling serang antara kelompok masyarakat Lanny Jaya dengan kelompok gabungan Kurima, Asotipo, dan Asolokobal, yang mengakibatkan korban jiwa. Meskipun telah ada musyawarah adat dengan kesepakatan denda Rp2 miliar dan 30 ekor babi, pembayaran yang dilakukan pada 6 Mei 2026 dinilai tidak sesuai oleh pihak Lanny Jaya, memicu penyerangan lanjutan.

Penegasan Hukum dan Edukasi Penggunaan Medsos

Gubernur John Tabo menegaskan bahwa laporan polisi ini merupakan langkah serius untuk memberikan pelajaran hukum kepada seluruh masyarakat. Ia berharap insiden ini dapat menjadi pengingat agar tidak sembarangan menuduh orang lain di media sosial. Terlebih lagi, ia adalah seorang gubernur yang dituduh memprovokasi.

Menurutnya, setiap orang yang menyampaikan sesuatu di media sosial harus memahami adanya aturan dan hukum yang berlaku. Tindakan ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih bertanggung jawab dan bebas dari hoaks. Gubernur Tabo menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya.

Laporan ini juga merupakan upaya untuk memberikan efek jera kepada oknum penyebar hoaks. Gubernur Tabo meminta Polres Jayawijaya untuk segera menindaklanjuti laporannya. Ia berharap aktor di balik pesan suara tersebut dapat diungkap dalam waktu satu minggu.

Komitmen Kepolisian dalam Penanganan Laporan

Perwira Penghubung Polda Papua di Papua Pegunungan, Kombes Pol Andi Y Enoch, memastikan bahwa laporan polisi dari Gubernur John Tabo akan segera ditindaklanjuti. Pihak kepolisian sangat menghargai tindakan gubernur yang menunjukkan ketaatan hukum sebagai warga negara.

Kombes Andi Y Enoch menyatakan bahwa laporan ini juga menjadi edukasi hukum yang baik bagi masyarakat. Ia telah memerintahkan Kasatreskrim dan jajarannya di Polres Jayawijaya untuk memproses laporan tersebut. Langkah awal yang akan dilakukan adalah meminta keterangan dari Gubernur Tabo.

Setelah itu, kepolisian akan segera mencari dan mengidentifikasi pelaku penyebar pesan suara yang mencemarkan nama baik gubernur. Penanganan cepat diharapkan dapat mencegah potensi konflik lebih lanjut yang mungkin dipicu oleh informasi tidak benar di media sosial.

Sumber: AntaraNews