Media Sosial

Peringatan Hari Konsumen Nasional 2026 menyoroti urgensi konsumen cerdas menghadapi maraknya overclaim produk dan overpromise di era digital, demi ekosistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mendukung penuh PP Tunas yang berlaku Maret 2026, sebagai langkah krusial melindungi anak dari konten berbahaya media sosial dan ancaman digital lainnya.

Polda Gorontalo mengingatkan masyarakat pentingnya Bijak Bermedia Sosial. Penggunaan platform digital yang tidak tepat dapat berujung pada jeratan hukum, seperti kasus pelanggaran hak cipta dan pencemaran nama baik, sehingga perlu kehati-hatian.

Kondisi ini memunculkan sejumlah persoalan hukum yang kompleks dan belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum konvensional.

Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah meminta kepala sekolah berinovasi untuk mendukung penerapan PP Tunas, regulasi baru yang membatasi akses anak di bawah 16 tahun ke platform media sosial berisiko tinggi.

Polres Lebak bergerak cepat menyelidiki dugaan aktivitas menyimpang di sebuah grup Facebook yang meresahkan masyarakat. Penyelidikan Grup Facebook Polres Lebak ini fokus pada konten yang melanggar kesusilaan, termasuk potensi penyimpangan seksual.

Polda Aceh bergerak cepat menyelidiki kasus video asusila viral di platform TikTok yang menimbulkan keresahan publik. Penyelidikan ini melibatkan pemeriksaan anak di bawah umur sebagai saksi, dengan pendampingan khusus.

Kementerian Kesehatan menyoroti maraknya promosi vape di platform digital yang dinilai memicu minat remaja. Pengawasan promosi vape menjadi tantangan utama yang memerlukan koordinasi lintas kementerian untuk melindungi generasi muda.

Tim Penggerak PKK Provinsi Banten meluncurkan program edukasi untuk menciptakan lingkungan sekolah ramah anak dan mencegah perundungan, sekaligus membekali pelajar dengan wawasan masa depan.

YouTuber Resbob, Muhammad Adimas Firdaus Putra Nashihan, menghadapi tuntutan 2,5 tahun penjara atas kasus ujaran kebencian terhadap masyarakat Sunda, memicu sorotan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas diharapkan mampu memberikan perlindungan efektif bagi anak-anak Indonesia dari berbagai risiko di ruang digital, memastikan masa depan mereka lebih aman.

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyatakan dukungan kuat terhadap kebijakan pembatasan akses medsos anak di bawah 16 tahun, sebagai langkah konkret melindungi generasi muda dari konten tidak pantas dan menjaga kesehatan mental mereka.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak seluruh platform media sosial agar patuh pada regulasi perlindungan anak, khususnya PP TUNAS, dengan ancaman sanksi administratif bagi yang tidak kooperatif.

Dr. Hadawiah dari UMI Makassar menyoroti kesenjangan serius antara regulasi Perlindungan Anak Digital (PP Tunas) dan praktik di lapangan, mendesak pemerintah untuk bertindak tegas demi keselamatan generasi muda di ranah maya.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyambut baik komitmen Meta untuk membatasi akses anak-anak di bawah 16 tahun ke platformnya, sejalan dengan PP Tunas terbaru.

Polda Papua Tengah berhasil mengungkap peredaran hoaks foto Dogiyai yang diklaim sebagai korban kericuhan terbaru, padahal merupakan dokumentasi lama, membuat pembaca penasaran akan kebenaran informasi.

Praktisi pendidikan menilai PP Tunas Perlindungan Anak menjadi langkah konkret pemerintah mengatasi risiko media sosial, mulai dari cyberbullying hingga penurunan prestasi akademik, demi masa depan anak-anak.

Polres Ternate menyerukan masyarakat untuk bijak bermedsos, menghentikan penyebaran informasi SARA demi menjaga keamanan dan kerukunan di tengah arus informasi digital yang cepat.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang gencar melakukan diseminasi informasi terkait pemberlakuan PP Tunas, sebuah regulasi penting yang bertujuan melindungi generasi muda dari dampak negatif dunia digital dan membatasi akses media s

Kepolisian Kabupaten Bogor mengakui **peran warga** sangat vital dalam membantu mengungkap kasus **narkoba** melalui laporan hotline 110 dan media sosial, mempercepat penindakan dan pemberantasan di wilayah tersebut.