Pemkab Lanny Jaya Dukung Penuh Hukum Positif untuk Penyelesaian Konflik Sosial
Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya secara tegas mendukung penerapan hukum positif dalam penyelesaian konflik sosial, guna mencegah terulangnya insiden serupa di wilayah Papua Pegunungan dan Wamena serta memberikan efek jera.
Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan hukum positif untuk menyelesaikan setiap konflik sosial yang terjadi di wilayahnya. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif agar kejadian serupa yang baru-baru ini terjadi di Wamena tidak terulang kembali.
Bupati Lanny Jaya, Aletinus Yigibalom, menegaskan bahwa pemberlakuan hukum positif sangat krusial untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang memicu konflik sosial di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan Aletinus di Wamena pada Minggu, 24 Mei.
Dukungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan stabilitas dan ketertiban. Tujuannya adalah memastikan bahwa masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai, serta pembangunan dapat berjalan lancar tanpa gangguan di seluruh wilayah.
Pentingnya Penerapan Hukum Positif
Bupati Aletinus Yigibalom menekankan pentingnya hukum positif sebagai instrumen utama dalam penanganan konflik sosial. Ia berharap dengan penegakan hukum yang tegas, masyarakat akan lebih berpikir dua kali sebelum terlibat dalam tindakan yang dapat memicu perselisihan.
Penerapan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak. Setiap pelanggaran akan dikenai konsekuensi hukum yang telah disepakati, sehingga tidak ada ruang bagi tindakan anarkis atau main hakim sendiri.
Imbauan juga disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lanny Jaya, baik yang berdomisili di wilayah setempat maupun di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Mereka diminta untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan menghindari perbuatan melanggar hukum.
Dukungan Terhadap Regulasi Baru
Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya juga menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi). Regulasi ini akan fokus pada penyelesaian konflik antarsuku.
Aletinus menyatakan bahwa Raperdasus dan Raperdasi akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum. Dengan adanya peraturan tersebut, aparat dapat menangani konflik sosial secara lebih efektif dan terstruktur.
Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum yang ada, serta memberikan panduan yang jelas dalam menangani dinamika sosial di Papua Pegunungan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat.
Imbauan Menjaga Ketenteraman Bersama
Bupati Aletinus Yigibalom mengajak seluruh elemen masyarakat Lanny Jaya yang berada di Kabupaten Jayawijaya untuk turut serta menjaga ketenteraman. Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung program-program pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi.
Ia mengibaratkan Wamena sebagai "Honai besar" atau rumah adat Papua yang harus dijaga bersama. Dengan menjaga kedamaian, berbagai sektor seperti pembangunan, aktivitas sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dapat berjalan dengan baik di sana.
Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan stabilitas. Melalui sinergi ini, diharapkan Papua Pegunungan dapat terus maju dan berkembang dalam suasana yang harmonis dan penuh kedamaian.
Sumber: AntaraNews