Pimpin Apel di Jayawijaya, Wamendagri Ribka Pastikan Wamena Aman dan Pelayanan Tetap Berjalan

Prosesi perdamaian tersebut ditandai dengan ritual adat patah panah sebagai simbol berakhirnya konflik antara kedua belah pihak.

Untuk korban sementara masih dilakukan penyisiran. Sementara jumlah pengungsi mencapai 874 orang.

Pemda bersama aparat kepolisian terus melakukan pendataan dan pengaturan kebutuhan warga yang masih berada di lokasi pengungsian.

Polda Papua mengirimkan 300 personel Brimob untuk memperkuat Pengamanan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, guna memulihkan situasi kamtibmas pascaperang antarsuku dan memastikan stabilitas di wilayah tersebut.

Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, dipastikan kondusif oleh Polda Papua, menandai pulihnya aktivitas warga.

Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan komitmen penuh pemerintah pusat dalam upaya pemulihan keamanan Wamena, Papua Pegunungan, pascakonflik. Simak langkah konkret yang diambil untuk masyarakat terdampak.

Ia secara khusus mengapresiasi masyarakat Wamena yang bergerak cepat membantu warga terdampak dan menjaga situasi tetap kondusif saat konflik terjadi.

Wamendagri Ribka Haluk dorong RKPD 2027 Papua Pegunungan selaras prioritas nasional dan percepat pembangunan inklusif.

Komando Distrik Militer (Kodim) 1702/Jayawijaya dan Kepolisian Resor (Polres) Jayawijaya memastikan kunjungan dua wakil menteri di Wamena berjalan aman dan lancar, menegaskan sinergi aparat dalam menjaga stabilitas keamanan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyoroti urgensi sinkronisasi RPJMD Papua dengan RPJMN untuk pembangunan berkelanjutan, mengungkap tantangan dan strategi percepatan di Bumi Cenderawasih.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengapresiasi langkah cepat Pemkab Yahukimo dalam menjaga stabilitas keamanan dan memastikan layanan publik kembali berjalan, terutama sektor kesehatan yang sempat terganggu.

Hal itu disampaikannya usai melakukan pemantauan bersama rombongan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua di sejumlah TPS.

Ribka menjelaskan, pemerintah terus bersinergi dalam percepatan pembangunan Papua melalui berbagai kebijakan untuk mewujudkan keadilan.

Mendagri mengapresiasi panitia dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengumpulan hewan kurban.

Tomsi menjelaskan, selama ini kerja sama antara Pemda dengan pihak luar negeri sudah cukup banyak.

Kebijakan tersebut ditegaskan sebagai langkah pemerintah dalam menjaga pemerataan harga serta menjamin ketersediaan kebutuhan pokok.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bersama DPRK bergerak cepat menemui Satgas Pusat di Kemendagri untuk memastikan percepatan Bantuan Bencana Nagan Raya bagi korban hidrometeorologi. Simak upaya selengkapnya!

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama lintas kementerian berkolaborasi intensif untuk mempercepat penuntasan desa blank spot, menargetkan 201 desa yang belum terjangkau sinyal optimal.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya penyelesaian konflik di Papua Pegunungan secara damai. Ia berharap tokoh adat dan gereja berperan aktif dalam meredakan perselisihan demi pembangunan daerah.

Sensus tersebut juga merupakan kesepakatan antara Kemendagri dan DPR RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan basis data OAP secara menyeluruh yang nantinya akan digunakan dalam sensus kesejahteraan OAP.

Regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat langkah pemerintah daerah (Pemda) dalam menangani konflik.

kebijakan yang berjalan saat ini merupakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang berlaku secara nasional,

Menurut Ribka, perubahan regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan pengaturan kelembagaan MRP dengan perkembangan tata kelola Otsus Papua.