Dana Otsus Papua

Menurut Ribka, reformasi tata kelola diperlukan mengingat pengelolaan Dana Otsus selama ini masih menghadapi berbagai persoalan.

Keberhasilan Otsus harus dibuktikan melalui program-program yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Percepatan penyusunan RAP sangat penting untuk mengakselerasi pembangunan di Papua.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya penerapan prinsip 5T dalam pengelolaan Dana Otsus Papua guna memastikan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Sensus tersebut juga merupakan kesepakatan antara Kemendagri dan DPR RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan basis data OAP secara menyeluruh yang nantinya akan digunakan dalam sensus kesejahteraan OAP.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak mengalami pemotongan maupun keterlambatan penyaluran dari pemerintah pusat, membantah isu yang beredar dan memastikan prioritas anggaran untuk enam provinsi di

kebijakan yang berjalan saat ini merupakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang berlaku secara nasional,

Selama ini, berbagai program yang dibiayai dana Otsus telah berjalan, seperti pemberian beasiswa, peningkatan fasilitas pendidikan, serta layanan kesehatan.

Kemendagri diundang dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR untuk menyampaikan pembaruan terkait perkembangan pembangunan di daerah Otsus.

Mendagri juga menyoroti praktik baik (best practice) implementasi Danais di DIY yang menunjukkan tingkat penyerapan sangat tinggi, yakni di atas 95 persen.

Ribka menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap enam provinsi di Papua, sebagian besar daerah telah menerima penyaluran dana Otsus.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua melaporkan penyaluran Dana Otsus Papua untuk triwulan I 2026 telah mencapai Rp826,32 miliar, menunjukkan percepatan signifikan dibanding periode sebelumnya. Apa saja faktor pendorongnya dan bagaiman

Pemerintah Provinsi Papua menghadapi tantangan anggaran dengan penurunan drastis TKD Papua 2026 menjadi Rp554,6 miliar, memicu adaptasi program daerah untuk efisiensi dan dampak maksimal.

Kementerian Keuangan melalui DJPb memastikan penyaluran Dana Otsus Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2025 telah 100 persen, mencapai Rp3,257 triliun. Simak rinciannya!

Dinas Pendidikan Biak Numfor menegaskan Beasiswa PIP KBP sangat membantu pendidikan anak asli Papua (OAP). Ribuan pelajar kini terbantu, memastikan akses pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Menkeu Purbaya mengatakan dana otsus desa sudah dicairkan ke masing-masing daerah sebesar Rp12 triliun.

Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya memastikan Dana Otsus Papua benar-benar dirasakan masyarakat asli, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah menyalurkan Rp8,4 miliar Dana Tambahan Infrastruktur Otsus Papua. Simak rincian penyaluran dan serapan dana Otsus lainnya di sini!

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah menyalurkan Rp2,8 miliar Dana Otsus Papua tahun 2025 ke 19 distrik untuk program ketahanan pangan. Penasaran distrik mana saja yang menerima alokasi terbesar?