Wamendagri Ribka Haluk: Data OAP Jadi Dasar Kebijakan Kesejahteraan hingga Penyaluran Dana Otsus Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya penerapan prinsip 5T dalam pengelolaan Dana Otsus Papua guna memastikan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Wakil Menteri Dalam Negeri mengungkapkan banyak Orang Asli Papua (OAP) di daerah terpencil belum tercatat dalam sistem administrasi nasional, menyoroti urgensi pembaruan data kependudukan OAP Papua.

Sensus tersebut juga merupakan kesepakatan antara Kemendagri dan DPR RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu.

Selama ini, berbagai program yang dibiayai dana Otsus telah berjalan, seperti pemberian beasiswa, peningkatan fasilitas pendidikan, serta layanan kesehatan.

Ribka menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap enam provinsi di Papua, sebagian besar daerah telah menerima penyaluran dana Otsus.

Ribka menambahkan bahwa inti dari kebijakan afirmasi Otonomi Khusus Papua adalah memberikan kewenangan desentralisasi yang luas kepada pemerintah daerah.

Ribka menjelaskan, Presiden Prabowo mengharapkan seluruh daerah, khususnya di wilayah Papua, melakukan transformasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

Wamendagri Ribka menilai keberadaan hak ulayat memiliki kedudukan yang kuat secara konstitusional maupun dalam Undang-Undang (UU) Otsus Papua.

Kementerian Dalam Negeri menargetkan Pendataan OAP Papua Pegunungan rampung pada 2027. Proses ini butuh dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat agar berjalan optimal.

Ribka menjelaskan, masih terdapat sejumlah Pemda di wilayah Papua yang belum menyelesaikan kelengkapan dokumen administrasi penyaluran dana Otsus.

Ribka meminta para kepala daerah memberikan perhatian serius terhadap proses percepatan penyaluran dana Otsus.

Hal itu disampaikannya pada acara Peringatan ke-23 Hari Otonomi Khusus Papua.

Selain soliditas kepemimpinan, Bima juga mengapresiasi berbagai inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah (Pemda) di Jambi.

Pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada kebersihan semata, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi apabila dikelola dengan baik.

Ribka menyebut jumlah OAP aktif yang telah melakukan perekaman KTP elektronik dan tercatat dalam SIAK saat ini mencapai 2.296.846 jiwa.

Ribka menjelaskan, pemerintah terus bersinergi dalam percepatan pembangunan Papua melalui berbagai kebijakan untuk mewujudkan keadilan.

Regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat langkah pemerintah daerah (Pemda) dalam menangani konflik.

Pemda bersama aparat kepolisian terus melakukan pendataan dan pengaturan kebutuhan warga yang masih berada di lokasi pengungsian.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyerukan Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) menjadi wadah penting merumuskan arah pembangunan Papua yang inklusif, berpihak OAP, serta melestarikan kearifan lokal.

Ribka menekankan pentingnya penguatan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar benar-benar mampu menghadirkan pelindungan.

Ribka menjelaskan bahwa pembangunan Papua menjadi bagian penting dalam arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya penyelesaian konflik di Papua Pegunungan secara damai. Ia berharap tokoh adat dan gereja berperan aktif dalam meredakan perselisihan demi pembangunan daerah.

Prosesi perdamaian tersebut ditandai dengan ritual adat patah panah sebagai simbol berakhirnya konflik antara kedua belah pihak.

Ribka mengatakan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda) terus melakukan fasilitasi penanganan konflik sosial yang sebelumnya terjadi di Wamena.