Wamendagri Ribka Apresiasi Konferensi Strategis Papua: Bukan Sekadar Forum Ilmiah, tapi Ruang Refleksi Kolektif

Pemerintah Provinsi Papua berharap diskusi publik mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat menyatukan persepsi berbagai pihak untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat setempat.

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) membuka ruang evaluasi pembangunan Papua untuk memastikan regulasi dan pelaksanaannya selaras dengan prinsip HAM serta kebutuhan masyarakat setempat, memicu diskusi penting.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyerukan Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) menjadi wadah penting merumuskan arah pembangunan Papua yang inklusif, berpihak OAP, serta melestarikan kearifan lokal.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berdampak langsung terhadap kondisi keamanan dan stabilitas sosial di daerah tersebut.

Ribka menjelaskan, pemerintah terus bersinergi dalam percepatan pembangunan Papua melalui berbagai kebijakan untuk mewujudkan keadilan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya penyelesaian konflik di Papua Pegunungan secara damai. Ia berharap tokoh adat dan gereja berperan aktif dalam meredakan perselisihan demi pembangunan daerah.

Wamendagri Ribka Haluk dorong RKPD 2027 Papua Pegunungan selaras prioritas nasional dan percepat pembangunan inklusif.

Kementerian Dalam Negeri menegaskan perlunya sinkronisasi pembangunan Papua dengan rencana nasional. Simak bagaimana langkah ini krusial untuk mengatasi tantangan dan memajukan daerah, demi terwujudnya pembangunan yang selaras dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyoroti urgensi sinkronisasi RPJMD Papua dengan RPJMN untuk pembangunan berkelanjutan, mengungkap tantangan dan strategi percepatan di Bumi Cenderawasih.

Ribka menjelaskan, Presiden Prabowo mengharapkan seluruh daerah, khususnya di wilayah Papua, melakukan transformasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

Wamendagri Ribka Haluk mengunjungi Sekretariat Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (SKKP) se-Tanah Papua di Kampung Nendali.

Menurutnya, kalangan intelektual memiliki tanggung jawab besar untuk melahirkan gagasan dan solusi guna mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki bangsa.

Bima menekankan bahwa Indonesia saat ini tengah menikmati bonus demografi, yakni kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar.

Upaya ini penting untuk menjaga stabilitas politik, kemanan, dan sosial yang merupakan fondasi bagi pembangunan untuk meningkatkan perekonomian.

Dua belas sekolah di Aceh Tengah masih belajar di tenda darurat pasca bencana banjir dan tanah longsor akhir 2025. Pemkab terus mencari solusi untuk Sekolah Darurat Aceh Tengah agar siswa bisa belajar nyaman.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana menegaskan **relokasi SDN 10 Linge** di Aceh Tengah sangat mendesak karena berada di zona merah rawan bencana, demi menjamin keselamatan siswa dan guru.

Pemerintah Kabupaten Sigi berhasil meraih dana insentif daerah sebesar Rp3 miliar dari Kemendagri. Penghargaan ini diberikan atas kinerja luar biasa Pemkab Sigi dalam pengendalian inflasi Sigi di tingkat daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya penerapan prinsip 5T dalam pengelolaan Dana Otsus Papua guna memastikan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Wakil Menteri Dalam Negeri mengungkapkan banyak Orang Asli Papua (OAP) di daerah terpencil belum tercatat dalam sistem administrasi nasional, menyoroti urgensi pembaruan data kependudukan OAP Papua.

Ribka menekankan pentingnya penguatan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar benar-benar mampu menghadirkan pelindungan.

Ribka menyebut jumlah OAP aktif yang telah melakukan perekaman KTP elektronik dan tercatat dalam SIAK saat ini mencapai 2.296.846 jiwa.

Prosesi perdamaian tersebut ditandai dengan ritual adat patah panah sebagai simbol berakhirnya konflik antara kedua belah pihak.

Sensus tersebut juga merupakan kesepakatan antara Kemendagri dan DPR RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu.