Sekolah Darurat Aceh Tengah: Belasan Sekolah Masih Belajar di Tenda Pasca Bencana
Dua belas sekolah di Aceh Tengah masih belajar di tenda darurat pasca bencana banjir dan tanah longsor akhir 2025. Pemkab terus mencari solusi untuk Sekolah Darurat Aceh Tengah agar siswa bisa belajar nyaman.
Dampak serius bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh Tengah pada akhir November 2025 masih dirasakan hingga kini, terutama di sektor pendidikan. Sebanyak 12 sekolah di wilayah tersebut dilaporkan masih harus menggunakan tenda darurat sebagai ruang belajar utama bagi para siswanya. Situasi ini menimbulkan keprihatinan mendalam mengenai keberlangsungan proses pendidikan di tengah keterbatasan fasilitas pasca bencana.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tengah, Salimsyah, mengonfirmasi bahwa belasan sekolah ini tersebar di beberapa kecamatan terdampak paling parah. Kecamatan Ketol, Bintang, dan Linge menjadi lokasi utama di mana aktivitas belajar mengajar masih berlangsung dalam kondisi serba terbatas. Kondisi setiap sekolah bervariasi, mulai dari bangunan yang tidak dapat digunakan sama sekali hingga lokasi yang terpisah oleh sungai yang melebar.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus berupaya keras untuk mencari solusi jangka pendek dan panjang guna memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak. Inisiatif pembangunan ruang belajar darurat serta persiapan relokasi sekolah menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan sembari menunggu pembangunan kembali fasilitas pendidikan permanen yang lebih aman dan memadai bagi siswa.
Tantangan Pembelajaran di Tenda Darurat
Proses belajar mengajar di tenda darurat menghadirkan berbagai tantangan signifikan bagi siswa dan guru di Aceh Tengah. Banyak sekolah menghadapi masalah serius seperti aksesibilitas yang sulit akibat sungai yang melebar pasca bencana, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan anak-anak saat menuju sekolah. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk mendirikan dua lokasi pembelajaran, yaitu di sekolah asal dan di tenda darurat yang lebih aman.
Salimsyah menjelaskan bahwa kondisi 12 sekolah tersebut sangat bervariasi; ada yang bangunannya hancur total dan tidak bisa dipakai sama sekali, sementara yang lain terisolasi karena perubahan geografis. "Rata-rata sekolah di Aceh Tengah terdapat pembatas sungai yang melebar pascabencana, sehingga ada kekhawatiran dari anak-anak jika melintasi sungai," ujar Salimsyah.
Situasi ini menuntut adaptasi ekstra dari seluruh pihak terkait, termasuk orang tua, guru, dan siswa. Meskipun dalam keterbatasan, semangat untuk terus belajar dan mengajar tetap tinggi, menunjukkan ketahanan masyarakat Aceh Tengah dalam menghadapi cobaan. Pemerintah daerah berjanji untuk terus memberikan dukungan maksimal agar proses pendidikan tidak terhenti.
Upaya Pemerintah Daerah Mencari Solusi Jangka Pendek
Sebagai respons cepat terhadap kondisi darurat, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus berupaya menghadirkan ruang belajar yang lebih layak daripada tenda. Solusi jangka pendek ini mencakup pemanfaatan bangunan lain yang masih layak pakai atau penggabungan siswa ke sekolah terdekat yang tidak terdampak. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi anak-anak.
"Kita harapkan dalam waktu dekat bisa dihadirkan ruang belajar darurat, apakah di rumah atau sekolah berdekatan," kata Salimsyah. Ia menambahkan bahwa upaya ini terus diusahakan secepat mungkin demi menghadirkan pendidikan yang nyaman untuk anak-anak di Aceh Tengah. Inisiatif ini penting untuk menjaga semangat belajar siswa dan memastikan mereka tidak tertinggal dalam pelajaran.
Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, juga terus dilakukan untuk mempercepat penyediaan fasilitas sementara. Pemerintah daerah berkomitmen untuk tidak membiarkan pendidikan terhenti akibat bencana, menjadikan pemulihan sektor ini sebagai prioritas utama dalam agenda rehabilitasi pasca bencana.
Tantangan Relokasi dan Pembangunan Sekolah Permanen
Untuk solusi jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menghadapi tantangan besar dalam merelokasi dan membangun kembali sekolah-sekolah yang berada di titik rawan bencana. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah masalah surat tanah, yang menjadi persyaratan fundamental untuk pengusulan pembangunan sekolah baru. Tanpa kepastian status tanah, proses pembangunan permanen akan terhambat.
Salimsyah menyatakan, "Saat kita ke lapangan menyerap informasi dari kepala desa dan kepala sekolah, memang terkendalanya di situ," merujuk pada masalah surat tanah. Sesuai arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemerintah daerah terus berupaya melengkapi persyaratan administrasi ini. Ketua Tim Satgas PRR Aceh Kemendagri, Imran, juga menegaskan pentingnya upaya pemerintah daerah dalam menyiapkan sekolah sementara sembari menunggu penganggaran untuk sekolah baru.
Pembangunan sekolah permanen yang aman dan tahan bencana membutuhkan perencanaan matang serta dukungan dari berbagai tingkatan pemerintahan. Pemerintah daerah berharap proses ini dapat dipercepat agar anak-anak di Aceh Tengah dapat kembali belajar di fasilitas yang layak dan aman. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mengatasi hambatan yang ada demi masa depan pendidikan di Aceh Tengah.
Sumber: AntaraNews