Kesiapan Sekolah Terdampak Bencana: 85 Persen Siap Gelar Pembelajaran Awal 2026

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu'ti, mengumumkan 85 persen sekolah di daerah terdampak bencana siap gelar pembelajaran awal Januari 2026, memastikan hak pendidikan anak tetap terpenuhi.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI menyatakan optimisme tinggi terkait kesiapan sekolah di wilayah terdampak bencana untuk memulai kembali kegiatan belajar mengajar. Sekitar 85 persen dari total sekolah yang rusak akibat banjir di tiga provinsi besar telah siap menyambut siswa pada awal Januari 2026. Hal ini menjadi kabar baik bagi ribuan pelajar yang sempat terhenti aktivitas pendidikannya pascabencana alam yang melanda.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu'ti, mengonfirmasi bahwa persiapan intensif telah dilakukan untuk memastikan proses pembelajaran dapat berjalan lancar. Fokus utama adalah mengembalikan kondisi normal bagi anak-anak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Inisiatif ini mencakup berbagai upaya pemulihan infrastruktur pendidikan serta penyediaan fasilitas belajar alternatif yang memadai.

Langkah cepat pemerintah ini bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif bencana terhadap pendidikan anak-anak di wilayah tersebut. Dengan target dimulainya pembelajaran pada 5 Januari dan 12 Januari 2026, Mendikdasmen berupaya keras agar hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan tidak terganggu, meskipun dalam kondisi yang penuh tantangan.

Pemulihan dan Kesiapan Pembelajaran di Tiga Provinsi

Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, menjelaskan bahwa dari tiga provinsi yang terdampak, kesiapan pembelajaran di Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah mencapai 100 persen. Ini menunjukkan efektivitas upaya pemulihan di kedua wilayah tersebut. Sementara itu, di Provinsi Aceh, proses pembersihan dan perbaikan masih terus berlangsung, terutama untuk sekolah-sekolah yang terendam lumpur tebal akibat banjir.

Meskipun demikian, Mendikdasmen tidak tinggal diam. Beberapa sekolah di Aceh yang kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk digunakan akan segera dibangun kembali. Pembangunan ini akan dilakukan di lokasi yang sama atau direlokasi jika faktor keamanan menjadi pertimbangan utama. Kesiapan sekolah terdampak bencana di Aceh menjadi prioritas, dengan tim lapangan terus bekerja keras.

Selama masa pemulihan dan pembangunan kembali, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyiapkan berbagai alternatif agar kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan. Siswa yang belum dapat menggunakan gedung sekolah akan diarahkan untuk belajar di fasilitas publik, seperti Puskesmas dan tempat ibadah. Selain itu, pemerintah juga telah membangun 54 tenda darurat yang bersifat sementara sebagai ruang belajar yang aman dan nyaman.

Data Dampak Bencana dan Kurikulum Adaptif

Berdasarkan data sementara yang dihimpun oleh Mendikdasmen, terdapat sekitar 4.000 lebih satuan pendidikan yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Jumlah ini masih terus diperbarui mengingat beberapa wilayah belum sepenuhnya dapat dijangkau akibat kerusakan infrastruktur yang cukup parah. Kesiapan sekolah terdampak bencana ini memerlukan pemantauan data yang akurat untuk penanganan lebih lanjut.

Abdul Mu'ti menambahkan bahwa sebagian besar sekolah diharapkan bisa memulai pembelajaran pada 5 Januari 2026, sementara sebagian lainnya akan memulai pada 12 Januari 2026. Jadwal ini akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing, mempertimbangkan kondisi lokal dan kesiapan infrastruktur. Fleksibilitas ini penting untuk memastikan transisi yang mulus bagi seluruh siswa.

Terkait proses pembelajaran di daerah terdampak, Mendikdasmen juga telah menyiapkan skenario kurikulum darurat yang bersifat fleksibel dan adaptif. Kurikulum ini disusun dengan beberapa opsi durasi, mulai dari tiga bulan, satu tahun, hingga tiga tahun, sesuai dengan kondisi spesifik setiap daerah. Pendekatan ini memastikan materi pembelajaran tetap relevan dan sesuai dengan kapasitas siswa serta guru di tengah kondisi darurat.

Prinsip utama dari seluruh upaya ini adalah memastikan hak belajar anak tetap terpenuhi. Abdul Mu'ti menekankan bahwa anak-anak tidak harus menggunakan seragam atau sepatu lengkap, karena sebagian dari mereka masih dalam proses pemulihan pascabencana. Yang terpenting adalah mereka bisa kembali belajar dan mendapatkan dukungan penuh untuk melanjutkan pendidikan mereka.

Sumber: AntaraNews