Wamendagri Ribka Ajak Papua Jemput Peluang Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

Ribka menjelaskan bahwa pembangunan Papua menjadi bagian penting dalam arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Ribka menjelaskan, pemerintah terus bersinergi dalam percepatan pembangunan Papua melalui berbagai kebijakan untuk mewujudkan keadilan.

Menurut Ribka, perubahan regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan pengaturan kelembagaan MRP dengan perkembangan tata kelola Otsus Papua.

Ribka menjelaskan, berbagai program dalam Asta Cita dirancang untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Wamendagri Ribka Haluk dorong RKPD 2027 Papua Pegunungan selaras prioritas nasional dan percepat pembangunan inklusif.

Ribka juga mengapresiasi kekompakan dan soliditas jajaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi di Jatim.

Selama ini, berbagai program yang dibiayai dana Otsus telah berjalan, seperti pemberian beasiswa, peningkatan fasilitas pendidikan, serta layanan kesehatan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyoroti urgensi sinkronisasi RPJMD Papua dengan RPJMN untuk pembangunan berkelanjutan, mengungkap tantangan dan strategi percepatan di Bumi Cenderawasih.

Ribka menambahkan bahwa inti dari kebijakan afirmasi Otonomi Khusus Papua adalah memberikan kewenangan desentralisasi yang luas kepada pemerintah daerah.

Ribka menjelaskan, Presiden Prabowo mengharapkan seluruh daerah, khususnya di wilayah Papua, melakukan transformasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

Wamendagri Ribka menilai keberadaan hak ulayat memiliki kedudukan yang kuat secara konstitusional maupun dalam Undang-Undang (UU) Otsus Papua.

Menurut Ribka, beragam persiapan perlu terus didorong agar pembangunan di Papua berjalan sesuai target dan menunjukkan kemajuan yang nyata.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meraih Penghargaan Creative Financing Sulawesi Terbaik 1 dari Kemendagri, menunjukkan inovasi pembiayaan pembangunan daerah yang patut dicontoh dan berbuah insentif Rp3 miliar.

Selain menyelenggarakan pendidikan formal, Mendagri mengatakan, IPDN juga terus dikembangkan sebagai pusat pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN.

Pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada kebersihan semata, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi apabila dikelola dengan baik.

Tomsi menyampaikan pentingnya sinergi dalam pembiayaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera tahun 2026

Ribka menyebut jumlah OAP aktif yang telah melakukan perekaman KTP elektronik dan tercatat dalam SIAK saat ini mencapai 2.296.846 jiwa.

Mendagri mengapresiasi panitia dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengumpulan hewan kurban.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya penyelesaian konflik di Papua Pegunungan secara damai. Ia berharap tokoh adat dan gereja berperan aktif dalam meredakan perselisihan demi pembangunan daerah.

Prosesi perdamaian tersebut ditandai dengan ritual adat patah panah sebagai simbol berakhirnya konflik antara kedua belah pihak.

Sensus tersebut juga merupakan kesepakatan antara Kemendagri dan DPR RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan basis data OAP secara menyeluruh yang nantinya akan digunakan dalam sensus kesejahteraan OAP.

Regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat langkah pemerintah daerah (Pemda) dalam menangani konflik.

Ribka mengatakan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda) terus melakukan fasilitasi penanganan konflik sosial yang sebelumnya terjadi di Wamena.