Wamendagri Ribka Haluk

Menurut Ribka, perubahan regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan pengaturan kelembagaan MRP dengan perkembangan tata kelola Otsus Papua.

Ia menyebut selama ini dirinya fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan tanpa memikirkan penghargaan.

Ribka menekankan bahwa sinkronisasi regulasi dan perencanaan akan memperkuat efektivitas implementasi program strategis nasional di daerah.

Wamendagri Ribka Haluk dorong RKPD 2027 Papua Pegunungan selaras prioritas nasional dan percepat pembangunan inklusif.

Ribka menekankan pentingnya keselarasan langkah antara Pemda dengan kebijakan dan tahapan yang ditetapkan oleh Kementerian PU.

Ribka menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap enam provinsi di Papua, sebagian besar daerah telah menerima penyaluran dana Otsus.

Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen meningkatkan kualitas hidup lansia dengan menyiapkan program rehabilitasi panti jompo Papua melalui alokasi dana Otonomi Khusus, memastikan kenyamanan dan kelayakan fasilitas.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk meninjau RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura, dan mendorong **Peningkatan Kualitas Layanan RSUD Yowari** demi masyarakat yang unggul dan produktif di masa depan.

Ribka juga mengapresiasi pengelola UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Jayapura yang dinilai telah berkontribusi dalam mendukung program prioritas pemerintah.

Komando Distrik Militer (Kodim) 1702/Jayawijaya dan Kepolisian Resor (Polres) Jayawijaya memastikan kunjungan dua wakil menteri di Wamena berjalan aman dan lancar, menegaskan sinergi aparat dalam menjaga stabilitas keamanan.

Ribka menjelaskan, pembangunan pusat pemerintahan DOB Papua menggunakan dana gabungan antara APBN dan APBD.

Ribka berharap pembangunan rumah disertai dengan fasilitas pendukung seperti sanitasi air bersih, toilet, dapur, dan listrik.

Ribka juga mengapresiasi kehadiran Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda secara langsung memantau jalannya PSU di Papua.

Ribka menegaskan bahwa pelaksanaan PSU ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang harus dijalankan dengan penuh integritas & tanggung jawab.

Ribka mengatakan, program strategis nasional tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan dukungan dari Pemda.

Selama ini akses menuju Papua Pegunungan masih terbatas karena minimnya maskapai yang melayani penerbangan ke Bandara Wamena.

Ribka menyebut percepatan penyaluran Dana Otsus adalah komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ribka menjelaskan, masih terdapat sejumlah Pemda di wilayah Papua yang belum menyelesaikan kelengkapan dokumen administrasi penyaluran dana Otsus.

Ribka meminta para kepala daerah memberikan perhatian serius terhadap proses percepatan penyaluran dana Otsus.

Komitmen ini selaras dengan visi Presiden dan Wakil Presiden dalam membangun Indonesia yang berkelanjutan.