Wamendagri Ribka Haluk

Wamendagri Minta Pemprov Papua mengusut insiden tersebut secara tuntas. Ia juga meminta aparat keamanan segera melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

Ribka menilai pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan.

Menurut Ribka, reformasi tata kelola diperlukan mengingat pengelolaan Dana Otsus selama ini masih menghadapi berbagai persoalan.

Daerah yang belum berhasil memperoleh penghargaan pada putaran kali ini diharapkan melakukan pembenahan terhadap berbagai indikator penilaian.

Festival UMKM ini merupakan implementasi visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, khususnya mendorong pengembangan industri kreatif.

Keberhasilan Otsus harus dibuktikan melalui program-program yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Percepatan penyusunan RAP sangat penting untuk mengakselerasi pembangunan di Papua.

Keberadaan RTRW tersebut akan memberikan kepastian arah pembangunan sekaligus mempercepat koordinasi antara pemerintah pusat.

Ribka mengapresiasi peran Sekolah GenIUs yang dinilai telah berkontribusi dalam menyiapkan generasi muda yang unggul dan berdaya saing.

Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan PARD Tahun 2025-2029.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) untuk aktif mempengaruhi kebijakan publik, bukan sekadar organisasi seremonial. Dorongan ini bertujuan agar PIKI dapat meninggalkan legasi nyata b

PIKI harus menjadi organisasi yang mampu memberikan pengaruh nyata terhadap kebijakan publik serta meninggalkan legasi yang berkelanjutan bagi bangsa.

Kekayaan sumber daya laut dimiliki Maluku merupakan modal strategis dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus.

Percepatan pembangunan DOB merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan pemekaran wilayah di Papua.

Ribka mengapresiasi konsistensi Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mengawal pembangunan berbagai fasilitas pemerintahan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya penerapan prinsip 5T dalam pengelolaan Dana Otsus Papua guna memastikan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Wakil Menteri Dalam Negeri mengungkapkan banyak Orang Asli Papua (OAP) di daerah terpencil belum tercatat dalam sistem administrasi nasional, menyoroti urgensi pembaruan data kependudukan OAP Papua.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyerukan Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) menjadi wadah penting merumuskan arah pembangunan Papua yang inklusif, berpihak OAP, serta melestarikan kearifan lokal.

Ribka menekankan pentingnya penguatan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar benar-benar mampu menghadirkan pelindungan.

Ribka menjelaskan bahwa pembangunan Papua menjadi bagian penting dalam arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.