Otsus Papua

Sensus tersebut juga merupakan kesepakatan antara Kemendagri dan DPR RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan basis data OAP secara menyeluruh yang nantinya akan digunakan dalam sensus kesejahteraan OAP.

Menurut Ribka, perubahan regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan pengaturan kelembagaan MRP dengan perkembangan tata kelola Otsus Papua.

Ribka menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap enam provinsi di Papua, sebagian besar daerah telah menerima penyaluran dana Otsus.

Anggota DPD RI Paul Finsen Mayor mendesak BPK RI untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Audit Anggaran MRP Papua di enam provinsi, menyusul dugaan penyalahgunaan dana otonomi khusus yang mencapai triliunan rupiah dan belum menyentuh akar mas

Billy menekankan bahwa salah satu akar persoalan konflik yang berkepanjangan di Papua adalah ketidakstabilan dan ketidakadilan ekonomi.

Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua) menggelar rapat terbatas membahas penanganan pasca-insiden penembakan pilot Smart Air di Boven Digoel, termasuk evakuasi warga dan tenaga kesehatan.

Ribka menegaskan, percepatan tersebut penting untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah.

Ribka menjelaskan, Presiden Prabowo mengharapkan seluruh daerah, khususnya di wilayah Papua, melakukan transformasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

Presiden Prabowo mengumpulkan seluruh kepala daerah Papua di Istana untuk membahas sinkronisasi kebijakan pusat-daerah dan percepatan pembangunan Papua.