Wamendagri Dorong APS Rumuskan Arah Pembangunan Papua Berbasis Kearifan Lokal

Ribka menjelaskan bahwa pembangunan Papua menjadi bagian penting dalam arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Ribka menjelaskan, pemerintah terus bersinergi dalam percepatan pembangunan Papua melalui berbagai kebijakan untuk mewujudkan keadilan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya penyelesaian konflik di Papua Pegunungan secara damai. Ia berharap tokoh adat dan gereja berperan aktif dalam meredakan perselisihan demi pembangunan daerah.

Sensus tersebut juga merupakan kesepakatan antara Kemendagri dan DPR RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan basis data OAP secara menyeluruh yang nantinya akan digunakan dalam sensus kesejahteraan OAP.

Regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat langkah pemerintah daerah (Pemda) dalam menangani konflik.

Menurut Ribka, perubahan regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan pengaturan kelembagaan MRP dengan perkembangan tata kelola Otsus Papua.

Wamendagri Ribka Haluk dorong RKPD 2027 Papua Pegunungan selaras prioritas nasional dan percepat pembangunan inklusif.

Selama ini, berbagai program yang dibiayai dana Otsus telah berjalan, seperti pemberian beasiswa, peningkatan fasilitas pendidikan, serta layanan kesehatan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyoroti urgensi sinkronisasi RPJMD Papua dengan RPJMN untuk pembangunan berkelanjutan, mengungkap tantangan dan strategi percepatan di Bumi Cenderawasih.

Ribka menambahkan bahwa inti dari kebijakan afirmasi Otonomi Khusus Papua adalah memberikan kewenangan desentralisasi yang luas kepada pemerintah daerah.

Ribka menjelaskan, Presiden Prabowo mengharapkan seluruh daerah, khususnya di wilayah Papua, melakukan transformasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

Wakil Menteri Dalam Negeri mengungkapkan banyak Orang Asli Papua (OAP) di daerah terpencil belum tercatat dalam sistem administrasi nasional, menyoroti urgensi pembaruan data kependudukan OAP Papua.

Ribka menekankan pentingnya penguatan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar benar-benar mampu menghadirkan pelindungan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berdampak langsung terhadap kondisi keamanan dan stabilitas sosial di daerah tersebut.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan (Papeg) serius menyusun Raperdasus dan Raperdasi demi Penanganan Konflik Suku yang kerap terjadi, memastikan penyelesaiannya sesuai hukum positif dan adat.

Polda Papua mengimbau warga di Papua Pegunungan untuk meningkatkan ketaatan lalu lintas Papua Pegunungan guna mencegah kecelakaan yang berpotensi memicu konflik suku dan menjaga kamtibmas.

Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri berkomitmen mempercepat pembukaan Akses Wilayah Terpencil Papua, khususnya Mamberamo Raya, demi pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar. Simak detail strateginya!

Ribka menyebut jumlah OAP aktif yang telah melakukan perekaman KTP elektronik dan tercatat dalam SIAK saat ini mencapai 2.296.846 jiwa.

Prosesi perdamaian tersebut ditandai dengan ritual adat patah panah sebagai simbol berakhirnya konflik antara kedua belah pihak.

Ribka mengatakan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda) terus melakukan fasilitasi penanganan konflik sosial yang sebelumnya terjadi di Wamena.

Pemda bersama aparat kepolisian terus melakukan pendataan dan pengaturan kebutuhan warga yang masih berada di lokasi pengungsian.

Ia secara khusus mengapresiasi masyarakat Wamena yang bergerak cepat membantu warga terdampak dan menjaga situasi tetap kondusif saat konflik terjadi.

kebijakan yang berjalan saat ini merupakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang berlaku secara nasional,