Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) serius memperkuat identitas bangsa dengan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat adat, menjadikannya Masyarakat Hukum Adat (MHA). Langkah ini sekaligus wujud pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) mengikuti verifikasi Kemendagri terkait penilaian kinerja daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting 2026. Verifikasi Kemendagri Tanah Laut ini menegaskan komitmen daerah.

Pemerintah Kabupaten Gowa menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan pembangunan dan pertanian, khususnya perlindungan lahan sawah demi ketahanan pangan dan pertumbuhan berkelanjutan di wilayahnya.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyusun Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2026-2046, pedoman pembangunan 20 tahun ke depan. Bagaimana RTRW Hulu Sungai Selatan ini akan membentuk wajah Kalsel?

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) meluncurkan Sistem Pendaftaran Bisnis SDGs, menjadi yang pertama di Indonesia untuk mengintegrasikan pelaku usaha dalam pembangunan berkelanjutan.

Ketua Umum Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, menyerukan Paskah 2026 sebagai momentum krusial untuk memperkuat persatuan nasional dan keadilan sosial di tengah tantangan global yang kompleks.

Referendum konstitusi terbaru di Kazakhstan menunjukkan komitmen kuat negara tersebut terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan partisipasi publik tinggi dan dukungan mayoritas terhadap perubahan fundamental.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk membentuk Dana Abadi Daerah (DAD) guna memperkuat kemampuan fiskal jangka panjang dan menjamin keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam mewujudkan ekonomi hijau berkelanjutan, selaras dengan upaya pelestarian lingkungan dan pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030. Simak strategi dan kolaborasi yang dijalin untuk masa

Program pemberdayaan ekonomi perempuan di Sulawesi Selatan berhasil mengelola dana lebih dari Rp15 miliar melalui Kelompok Simpan Pinjam Desa (VSLA) di sektor kakao, meningkatkan kemandirian finansial dan ketahanan ekonomi rumah tangga.

DPRD Kalsel dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) membahas percepatan Pembangunan TPST Regional Banjarbakula untuk atasi darurat sampah di lima kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae menginisiasi penyusunan Master Plan IAD Sigi melibatkan berbagai pihak untuk mengoptimalkan potensi pertanian dan investasi daerah. Simak selengkapnya!

Universitas Nusa Cendana (Undana) mengalokasikan Rp34 miliar dari PNBP untuk **Undana Anggaran Riset Pengabdian 2026**, mendanai ratusan judul penelitian dan pengabdian masyarakat demi percepatan lahirnya guru besar baru serta solusi nyata bagi NTT.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Proyek Talavera Tuban di Tuban, Jawa Timur, yang telah mencapai 98% penyelesaian, diharapkan segera beroperasi untuk memperkuat kapasitas ekspor semen nasional dan daya saing global.

Pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil langkah maju untuk memperkuat hilirisasi industri ayam, menggandeng PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD dalam sebuah kerja sama strategis yang menjanjikan efisiensi ekosistem peternakan dari hulu.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Zakaria Ali menyoroti peran Satpol PP Satlinmas yang krusial dalam penanganan bencana serta sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Ilham Akbar Habibie, menekankan pentingnya Smart Engineering untuk mengatasi tantangan nyata masyarakat dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam gelaran World Engineering Day 2026 di Jakarta

PT PLN UIW MMU dan perusahaan PBPH menandatangani PKS, langkah strategis percepatan pembangunan jaringan listrik desa di Maluku Utara, khususnya di wilayah yang bersinggungan dengan area perizinan kehutanan.

TP PKK Badung menyelaraskan program kerja tahun 2026 dengan hasil Rakernas PKK X 2025, demi pelayanan masyarakat yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk kesejahteraan keluarga.

Pemerintah Kota Sorong menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2026-2029. Langkah strategis ini bertujuan mengoptimalkan penanganan bencana di tengah risiko tinggi, demi pembangunan kota yang aman dan berkelanjutan.