BRIN Dorong Implementasi GIS, Perkuat Kebijakan Publik Berbasis Bukti Data Spasial

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara aktif mendorong implementasi Geographic Information System (GIS) dalam perumusan kebijakan publik. Langkah ini bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti data spasial, didukung oleh variabel ekonomi dan sosial yang terukur serta akuntabel di era transformasi digital. Dorongan ini menjadi krusial dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM) BRIN, Agus Eko Nugroho, menyatakan bahwa data spasial sangat penting. Data tersebut memungkinkan para pengambil kebijakan untuk memetakan permasalahan wilayah secara presisi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari mitigasi ketimpangan ekonomi hingga penentuan lokasi prioritas untuk layanan publik.

Melalui implementasi GIS, BRIN berharap kebijakan publik tidak lagi bersifat "spasial blind" atau buta terhadap lokasi. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani ketegangan antara aspek sosial dan ekonomi dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian, pemanfaatan data dan teknologi dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat luas.

GIS sebagai Jembatan Solusi Sosial dan Ekonomi

Agus Eko Nugroho dari OR TKPEKM BRIN menekankan pentingnya data yang dihasilkan oleh GIS. Data ini menjadi instrumen krusial bagi para pengambil kebijakan dalam memetakan permasalahan wilayah secara presisi. Pemetaan ini meliputi berbagai isu, mulai dari upaya mitigasi ketimpangan ekonomi hingga penentuan lokasi prioritas bagi layanan publik yang esensial.

Menurut Agus, GIS harus dimaknai sebagai peluang strategis untuk menjembatani ketegangan. Peluang ini ada antara aspek sosial dan ekonomi dalam perencanaan pembangunan. Tujuannya adalah agar kebijakan publik mampu memanfaatkan data dan teknologi secara optimal.

Pemanfaatan GIS memungkinkan pemerintah untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Pemahaman ini terkait dengan kondisi geografis dan demografis suatu wilayah. Dengan demikian, intervensi kebijakan dapat dirancang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Analisis Spasial dalam Memahami Dinamika Ekonomi Perkotaan

Peneliti Pusat Riset Kebijakan Publik (PRKP) BRIN, Adib Ahmad Kurnia, menyoroti peran vital analisis spasial. Analisis ini sangat penting dalam memahami dinamika ekonomi perkotaan. Dinamika tersebut seringkali luput dari pantauan data statistik konvensional yang ada.

Adib menilai bahwa pemanfaatan GIS secara signifikan membantu pemerintah. Bantuan ini terutama dalam memetakan perilaku ruang kegiatan ekonomi kreatif. Selain itu, GIS juga mendukung intervensi ketimpangan ekonomi wilayah secara lebih tepat sasaran.

Analisis spasial memiliki kemampuan untuk menggambarkan secara visual bagaimana proses ketimpangan ekonomi wilayah terjadi. Ini termasuk fenomena suburbanisasi dan industrialisasi. Dengan demikian, intervensi kebijakan tidak lagi bersifat buta terhadap lokasi atau "spasial blind".

Memastikan Aksesibilitas Layanan Publik dengan GIS

Sejalan dengan pendekatan berbasis data, Peneliti PRKP BRIN, Rahmat Husein Andri Ansyah, memberikan perspektif internasional. Ia memaparkan hasil penelitiannya berjudul "Site Suitability Analysis for Accessible Public Service in Urban Area Case Study: CBHC in the City of Boston". Penelitian ini berfokus pada pelayanan publik yang lebih aksesibel.

Dalam penelitian tersebut, penggabungan GIS dengan multi-criteria decision modeling terbukti sangat efektif. Pendekatan ini mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya berbasis bukti, tetapi juga terukur dan akuntabel. Hal ini menunjukkan potensi besar GIS dalam perumusan kebijakan.

Andri menekankan bahwa dengan pendekatan ini, pembangunan fasilitas publik dapat dipastikan. Pembangunan tersebut benar-benar memberikan keadilan sosial bagi kelompok rentan. Kelompok ini seringkali tertinggal dalam pembangunan urban yang pesat.

Sumber: AntaraNews