Keadilan Sosial

Kota Surabaya menjadi percontohan Program Perlinsos Digital, sebuah inovasi yang menjanjikan akurasi penyaluran bantuan sosial melalui integrasi data digital untuk keadilan sosial yang lebih baik.

DPP PDIP menegaskan **peran buruh dalam pembangunan nasional** sebagai pilar penting, sekaligus menyoroti perjuangan panjang kaum pekerja demi keadilan sosial dan kemerdekaan ekonomi.

Komjen Dedi Prasetyo menegaskan komitmen Polri dalam melindungi hak-hak pekerja melalui Police Labour Desk yang telah menangani ratusan aduan, sejalan dengan visi Astacita Presiden Prabowo.

Polri berkomitmen penuh melindungi buruh dengan mengoptimalkan Desk Ketenagakerjaan. Simak bagaimana wadah kolaborasi ini menangani laporan dan mewujudkan keadilan sosial bagi pekerja di Indonesia.

Badan Legislasi DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk dibawa ke rapat paripurna, menandai langkah maju dalam perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno apresiasi evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini memastikan MBG tepat sasaran, efisien, dan wujud keberpihakan pemerintah.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menyatakan kesiapannya untuk memperkuat peran strategis dalam penguatan zakat nasional setelah menerima Surat Keputusan Presiden (Keppres) baru untuk kepengurusan periode 2026-2031.

Sebanyak 400 anggota Paralegal Muslimat NU Jateng dikukuhkan, menandai penguatan peran organisasi dalam bidang hukum dan sosial kemanusiaan di 32 kabupaten/kota Jawa Tengah, siap menjadi juru damai di tengah masyarakat.

Anggota Komisi VIII DPR RI menyoroti wacana war tiket haji yang digagas pemerintah, menilai langkah ini sebagai kemunduran besar dan berpotensi menimbulkan masalah baru dalam tata kelola haji di Indonesia.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan komitmen negara dalam melawan mafia hutan yang merugikan kekayaan alam Indonesia, sekaligus menyerahkan hasil penertiban kawasan hutan senilai triliunan rupiah untuk negara.

Peringatan Hari Perempuan Internasional menjadi momentum bagi Menteri KemenPPPA untuk menyerukan penguatan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang rentan, melalui RUU yang sedang digodok demi keadilan dan martabat.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyerukan penguatan kesadaran akan Kesetaraan Gender Indonesia dan percepatan keadilan serta kesempatan yang sama bagi perempuan, menyoroti tantangan dan data memprihatinkan.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menegaskan Hari Perempuan Internasional 2026 adalah momentum krusial untuk menyadarkan pentingnya kesetaraan gender dan keadilan bagi perempuan di Indonesia.

Pentingnya merawat demokrasi menjadi kunci utama dalam membangun kepastian hukum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana ditekankan Presiden Prabowo.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, berharap momen ini memperkuat kedamaian, keadilan sosial, dan persatuan bangsa di Indonesia.

Forum Zakat Sulawesi Selatan menggalakkan optimalisasi peran amil zakat menjelang Ramadan melalui berbagai program penguatan kapasitas dan kolaborasi antar lembaga amil zakat.

Pemerintah Kota Jambi menjadi pelopor dalam implementasi pidana sanksi sosial di Indonesia, menetapkan 346 lokasi untuk penerapan KUHP dan KUHAP baru yang efektif sejak 2 Januari 2026.

Kepala Staf Kepresidenan mengapresiasi **capaian program perumahan** Kementerian PKP yang jauh melampaui target RPJMN, menunjukkan komitmen pemerintah wujudkan keadilan sosial.

Tahun 2026 menandai era kematangan digital, namun tantangan Inklusi Digital 2026 bukan lagi soal akses, melainkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan keadilan sosial.

Komunitas 98 Resolution Network menyuarakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait pencabutan HGU Sugar Group di Lampung, menegaskan pentingnya pemulihan wibawa negara.