Kebijakan Publik

Indikator Politik Indonesia mencatat kepuasan mencapai 72,8 persen pada Februari 2026.

Pengamat kebijakan publik menilai insentif kendaraan listrik merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga energi global. Kebijakan insentif kendaraan listrik ini juga menawarkan efisiens

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menekankan pentingnya Sinergi Lembaga Mahasiswa Hadapi Tantangan Hukum yang semakin kompleks, terutama di era digital dan globalisasi, demi kesejahteraan rakyat.

DPRD Kota Malang mendesak pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan data dalam merumuskan kebijakan. Langkah ini krusial untuk mengatasi masalah perkotaan seperti banjir dan kemacetan secara efektif dan berkelanjutan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sepakat membahas Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan secara mendalam sebelum diajukan ke pemerintah, demi regulasi yang adil dan implementatif.

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti kebijakan penertiban lapangan padel, meminta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI tidak gegabah dan mempertimbangkan aturan yang lebih realistis terkait Aturan Lapangan Padel DKI Jakarta.

Usulan pelarangan vape oleh BNN memicu perdebatan di DPR. Anggota dewan mendesak kajian komprehensif terkait pelarangan vape untuk mencegah dampak ekonomi dan sosial luas yang mungkin terjadi.

Wacana Larangan Vape menguat di DPR, Komisi IX dan BNN sepakat perlu dipertimbangkan serius demi melindungi generasi muda dari risiko kesehatan dan penyalahgunaan narkoba.

Anggota DPR mengusulkan pembiayaan iuran jaminan pekerja miskin melalui hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan, sebuah langkah konkret untuk perlindungan tanpa membebani APBN.

Pemerintah Aceh memastikan kualitas Pelayanan Publik Aceh tidak terganggu dengan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, demi transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan adaptif.

BSKDN Kemendagri terus berinovasi memperkuat kualitas perumusan kebijakan berbasis data. Penerapan Rasch Model menjadi kunci untuk memastikan instrumen survei valid dan menghasilkan rekomendasi tepat sasaran.

Pakar kebijakan publik Unsoed menilai kebijakan pembatasan medsos anak harus diiringi penyediaan fasilitas ramah anak agar implementasinya berjalan optimal di daerah dan melindungi anak dari dampak negatif.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas resmi berlaku. Peneliti menilai pemerintah daerah harus aktif mewujudkan generasi sehat di era digital melalui sosialisasi dan aturan lanjutan untuk melindungi anak.

Kebijakan pembatasan media sosial anak melalui PP Tunas membutuhkan dukungan lintas sektor agar implementasinya efektif, terutama di tingkat daerah, menurut akademisi Unsoed.

Kebijakan Perlindungan Anak di Ranah Digital resmi berlaku. Pengamat menilai UU ini tak hanya protektif, tetapi juga momentum penting untuk perkuat kualitas generasi muda di era digital.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sedang mengkaji penerapan skema WFH ASN setiap Jumat. Kebijakan ini bertujuan menghemat BBM, namun perlu pertimbangan matang terkait pelayanan publik dan efektivitas kinerja.

Kemendukbangga/BKKBN menegaskan bahwa pemerataan ekonomi antarwilayah adalah solusi fundamental untuk mengatasi lonjakan migrasi penduduk ke kota-kota besar pascamudik, mencegah beban sistemik negara.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mewajibkan ASN WFA Sulsel mulai 25 hingga 27 Maret 2026 pasca libur Lebaran, memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS) menyerukan umat Islam untuk menjadi Muslim Berdampak setelah Ramadhan, berkontribusi positif bagi masyarakat luas.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta pejabat baru Kemkomdigi mempercepat agenda Transformasi Digital nasional demi manfaat nyata bagi masyarakat luas.