Kebijakan Publik

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara progresif mengimplementasikan digitalisasi BSPS untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Usulan Hak Angket DPRD Gowa terhadap Bupati Sitti Husniah Talenrang menjadi perhatian publik, memicu sorotan dari pakar hukum tata negara mengenai batasan dan kriteria penggunaannya.

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri berkomitmen kawal implementasi program prioritas nasional, memastikan setiap daerah merasakan dampak positif kebijakan pemerintah.

Jurnalis menyoroti krusialnya Peran Perempuan Papua dalam pembangunan berkelanjutan, menyerukan peningkatan pemberitaan dan solidaritas untuk mengangkat harkat martabat mereka.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memberikan atensi serius terhadap isu pengalihan beban BPJS PBI bagi 49 ribu peserta dari provinsi ke kota, mendesak solusi konkret demi jaminan kesehatan masyarakat prasejahtera.

Kantor Staf Presiden (KSP) aktif awasi program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat, demi memastikan manfaat nyata dan memperkuat kepercayaan publik.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menekankan penguatan sains dan sinergi lintas sektor sebagai fondasi utama Indonesia menghadapi kompleksitas disrupsi global.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan Pemerintah Terbuka Kritik Akademisi, bahkan yang tajam sekalipun, sebagai masukan penting untuk perbaikan kebijakan, bukan ancaman.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah menyambut baik kritik akademisi yang tajam, bahkan Presiden Prabowo mempersilakan kritik, di tengah kasus Feri Amsari.

Indikator Politik Indonesia mencatat kepuasan mencapai 72,8 persen pada Februari 2026.

Usulan pelarangan vape oleh BNN memicu perdebatan di DPR. Anggota dewan mendesak kajian komprehensif terkait pelarangan vape untuk mencegah dampak ekonomi dan sosial luas yang mungkin terjadi.

Wacana Larangan Vape menguat di DPR, Komisi IX dan BNN sepakat perlu dipertimbangkan serius demi melindungi generasi muda dari risiko kesehatan dan penyalahgunaan narkoba.

Anggota DPR mengusulkan pembiayaan iuran jaminan pekerja miskin melalui hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan, sebuah langkah konkret untuk perlindungan tanpa membebani APBN.

Pemerintah Aceh memastikan kualitas Pelayanan Publik Aceh tidak terganggu dengan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, demi transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan adaptif.

Komisi II DPRD Jawa Barat mendesak **Transformasi Koperasi Depok** dari model konvensional menjadi lembaga investasi modern guna memperkuat daya saing ekonomi kerakyatan di tengah dinamika pasar.

Pemerintah Kabupaten Kediri resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, dengan fokus utama pada efisiensi penggunaan BBM dan pengawasan ketat terhadap disiplin WFH ASN Kediri.

Wacana WFH Hari Rabu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Timur mengemuka sebagai solusi cerdas untuk efisiensi energi dan menjaga produktivitas. Simak analisis lengkap kebijakan ini.

Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Jawa Timur mendukung penuh kebijakan WFH Pemprov Jatim bagi ASN pada hari Rabu, setelah riset digital menunjukkan penolakan WFH Jumat karena potensi libur panjang.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengeluarkan larangan tegas terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mendorong pemerintah daerah mencari solusi efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai.

Rektor Unhas Prof. Jamaluddin Jompa menegaskan ancaman siber yang kian kompleks menuntut respon multidisiplin dari berbagai aspek. Kolaborasi perguruan tinggi dan kepolisian menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan ini.