Wamendagri Ribka Haluk Dorong Pemda Percepat Penyaluran Dana Otsus dan Perkuat Pembangunan di Papua

Percepatan pembangunan DOB merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan pemekaran wilayah di Papua.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya penerapan prinsip 5T dalam pengelolaan Dana Otsus Papua guna memastikan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Ribka menekankan pentingnya penguatan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar benar-benar mampu menghadirkan pelindungan.

Sensus tersebut juga merupakan kesepakatan antara Kemendagri dan DPR RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan basis data OAP secara menyeluruh yang nantinya akan digunakan dalam sensus kesejahteraan OAP.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak mengalami pemotongan maupun keterlambatan penyaluran dari pemerintah pusat, membantah isu yang beredar dan memastikan prioritas anggaran untuk enam provinsi di

kebijakan yang berjalan saat ini merupakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang berlaku secara nasional,

Selama ini, berbagai program yang dibiayai dana Otsus telah berjalan, seperti pemberian beasiswa, peningkatan fasilitas pendidikan, serta layanan kesehatan.

Ribka menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap enam provinsi di Papua, sebagian besar daerah telah menerima penyaluran dana Otsus.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyoroti urgensi sinkronisasi RPJMD Papua dengan RPJMN untuk pembangunan berkelanjutan, mengungkap tantangan dan strategi percepatan di Bumi Cenderawasih.

Ribka menambahkan bahwa inti dari kebijakan afirmasi Otonomi Khusus Papua adalah memberikan kewenangan desentralisasi yang luas kepada pemerintah daerah.

Ribka menegaskan, percepatan tersebut penting untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah.

Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan PARD Tahun 2025-2029.

Terdapat sejumlah faktor utama yang menyebabkan tingginya angka ATS. Faktor tersebut meliputi persoalan ekonomi dan kemiskinan.

Selain soliditas kepemimpinan, Bima juga mengapresiasi berbagai inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah (Pemda) di Jambi.

Pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada kebersihan semata, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi apabila dikelola dengan baik.

Ribka menyebut jumlah OAP aktif yang telah melakukan perekaman KTP elektronik dan tercatat dalam SIAK saat ini mencapai 2.296.846 jiwa.

Ribka menjelaskan, pemerintah terus bersinergi dalam percepatan pembangunan Papua melalui berbagai kebijakan untuk mewujudkan keadilan.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga sekaligus membangkitkan semangat masyarakat pascabencana.

Tri juga menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda yang sehat, terdidik, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Ribka menjelaskan, berbagai program dalam Asta Cita dirancang untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Penguatan kualitas SDM aparatur Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas juga menjadi perhatian penting, termasuk dalam mendukung efektivitas penegakan Perda.

Bima mengapresiasi jerih payah praja IPDN yang telah berkontribusi nyata terhadap upaya pemulihan di Aceh Tamiang.

Wiyagus menambahkan, sinergi antarlembaga, termasuk hingga tingkat desa, menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas daerah.