Pemprov Papua Pegunungan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Antar-Suku, Dorong Perdamaian Adat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan mengambil langkah konkret dalam memfasilitasi penyelesaian konflik antar-suku yang kerap terjadi di wilayahnya. Upaya ini berpusat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dengan tujuan utama menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Inisiatif ini diharapkan dapat mengakhiri siklus kekerasan dan membangun kembali harmoni di tengah masyarakat.

Prosesi penting ini ditandai dengan pelepasan tali busur dan pematahan busur panah, sebuah simbol kuat penghentian permusuhan. Acara bersejarah ini juga melibatkan penandatanganan surat pernyataan komitmen untuk tidak lagi terlibat dalam perang suku. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Markas Polres Jayawijaya, dihadiri oleh sejumlah pejabat penting.

Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menegaskan bahwa prosesi adat ini merupakan penanda resmi berakhirnya perang suku di Wamena. Ia berharap agar tidak ada lagi konflik serupa di masa mendatang, baik di Wamena maupun di daerah lain di Papua Pegunungan. Semua pihak diajak untuk menganggap diri sebagai keluarga dan menghentikan segala bentuk pertikaian.

Prosesi Adat Penanda Perdamaian

Penyelesaian konflik antar-suku di Wamena secara resmi ditandai dengan serangkaian prosesi adat yang mendalam. Pelepasan tali busur dan pematahan busur panah menjadi inti dari upacara ini, melambangkan janji untuk meletakkan senjata dan mengakhiri permusuhan. Simbol-simbol ini memiliki makna historis dan spiritual yang kuat bagi masyarakat setempat, menandakan transisi dari konflik menuju rekonsiliasi.

Selain simbolisasi adat, acara tersebut juga diperkuat dengan penandatanganan surat pernyataan bersama. Dokumen ini mengikat para pihak yang berkonflik untuk tidak lagi terlibat dalam perang suku di masa depan. Kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Huluk, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, serta para bupati seperti Atenius Murib (Jayawijaya), Aletinus Yogibalom (Lanny Jaya), dan Didimus Yahulimo (Yahukimo) menambah bobot dan legitimasi acara tersebut.

Gubernur John Tabo menyampaikan harapannya yang besar setelah prosesi adat ini. "Kami berharap setelah proses adat ini tidak boleh lagi ada perang suku yang terjadi di Wamena maupun di daerah lainnya di wilayah Papua Pegunungan. Kita semua adalah keluarga dan perang ini jangan lagi terjadi," tegasnya. Pernyataan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga perdamaian yang telah dicapai.

Ia juga menambahkan, "Kami sudah menyelesaikan masalah ini dengan proses adat, maka tidak boleh ulangi lagi perang-perang suku di Wamena maupun Papua Pegunungan secara luas." Penekanan pada penyelesaian melalui jalur adat menunjukkan penghormatan terhadap kearifan lokal.

Penekanan pada Penyelesaian Konflik Berbasis Adat

Dalam upaya Penyelesaian Konflik Antar-Suku Papua Pegunungan, Gubernur John Tabo secara khusus meminta para bupati di wilayahnya untuk mengedepankan penyelesaian secara adat. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak lagi membayar "uang kepala" sebagai bentuk kompensasi penyelesaian masalah. Praktik ini dianggap tidak sesuai dengan tradisi leluhur dan berpotensi menimbulkan ketergantungan.

Gubernur menegaskan bahwa leluhur masyarakat Papua Pegunungan memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan perselisihan. "Nenek moyang tidak pernah membayar sebuah permasalahan dengan uang, tetapi dengan babi," ujarnya. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kembali pada nilai-nilai adat yang telah teruji secara turun-temurun.

Oleh karena itu, mulai saat ini, setiap masalah di wilayah Papua Pegunungan harus diselesaikan atau dibayar dengan babi, sesuai dengan tradisi adat. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat kembali lembaga adat dan peran para tetua dalam menjaga ketertiban sosial. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi beban anggaran pemerintah daerah yang sebelumnya mungkin dialokasikan untuk "uang kepala".

Harapan untuk Papua Pegunungan yang Damai

Penyelesaian konflik antar-suku di Wamena ini membawa harapan baru bagi terwujudnya Papua Pegunungan yang lebih damai dan harmonis. Inisiatif pemerintah provinsi untuk memfasilitasi rekonsiliasi adat menunjukkan komitmen kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyelesaikan perselisihan dengan mengedepankan kearifan lokal.

Gubernur John Tabo secara konsisten menyerukan persatuan dan persaudaraan di antara seluruh masyarakat Papua Pegunungan. Ia menekankan bahwa ikatan kekeluargaan harus lebih kuat daripada perbedaan yang memicu konflik. Dengan demikian, upaya perdamaian ini tidak hanya berhenti pada prosesi seremonial, tetapi juga meresap ke dalam kesadaran kolektif.

Melalui penguatan peran adat dan penolakan terhadap praktik "uang kepala" yang tidak sesuai, diharapkan masyarakat dapat membangun fondasi perdamaian yang lebih kokoh. Transformasi ini membutuhkan dukungan dari semua elemen, mulai dari pemerintah, tokoh adat, hingga seluruh lapisan masyarakat. Papua Pegunungan bertekad untuk menatap masa depan tanpa bayang-bayang perang suku.

Sumber: AntaraNews