Fakta Menarik: Pemkot Makassar Gandeng KPK Perkuat Pencegahan Korupsi, Ini Komitmennya!

Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD memperkuat pencegahan korupsi dengan menggandeng KPK RI, menegaskan komitmen nyata melalui pakta integritas. Bagaimana langkah konkretnya untuk tata kelola pemerintahan yang bersih?

Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, secara resmi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam upaya serius memperkuat pencegahan korupsi di seluruh jajaran dan tingkatan pemerintahan. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas tinggi.

Pertemuan penting ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, yang menyambut pimpinan KPK Johanis Tanak didampingi Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto. Kehadiran jajaran KPK menjadi sinyal kuat bahwa Pemkot Makassar serius dalam memerangi praktik korupsi.

Sebagai wujud konkret dari kerja sama ini, lembaga eksekutif dan legislatif di Makassar telah menandatangani pakta integritas anti korupsi. Penandatanganan ini menegaskan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi yang digagas oleh KPK RI, sekaligus menjadi simbol keseriusan dalam menjalankan amanah publik secara jujur dan profesional.

Memperkuat Pondasi Anti Korupsi di Makassar

Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi bukan sekadar seremoni, melainkan harus diwujudkan secara nyata dalam setiap langkah penyelenggaraan pemerintahan. Wali Kota Munafri Arifuddin menjelaskan bahwa kehadiran jajaran KPK sangat vital dalam memberikan pemahaman, tips, dan strategi pencegahan korupsi sejak dini bagi seluruh pemangku kebijakan di lingkungan Pemkot dan DPRD Makassar.

Menurut Munafri Arifuddin, "Kehadiran jajaran KPK menjadi langkah penting dalam memberikan pemahaman, tips, dan strategi pencegahan korupsi sejak dini bagi seluruh pemangku kebijakan di lingkungan Pemkot dan DPRD Makassar." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya edukasi dan pencegahan sebagai pilar utama dalam membangun sistem yang bebas korupsi.

Beliau juga menambahkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya sebatas wacana. "Artinya, pemberantasan korupsi tidak akan bisa berjalan kalau cuma di mulut, cuma di awang-awang saja. Ini harus nyata di tengah-tengah kita dalam menjalankan pemerintahan," tegasnya, menekankan perlunya tindakan konkret dan berkelanjutan.

Penandatanganan Pakta Integritas: Simbol Komitmen Bersama

Sebagai wujud nyata keseriusan dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan birokrasi, Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD telah menandatangani pakta integritas. Dokumen ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan tindak pidana korupsi di seluruh lini pemerintahan.

Langkah ini tidak hanya menjadi simbol kesungguhan Pemkot dan DPRD Makassar untuk menjalankan amanah publik secara jujur dan profesional, tetapi juga mempertegas dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Pakta integritas ini diharapkan menjadi landasan moral dan etika bagi seluruh aparatur negara.

Munafri Arifuddin menegaskan bahwa penandatanganan pakta integritas ini bukan sekadar formalitas. "Penandatanganan pakta integritas anti korupsi ini bukan hanya seremonial. Bukti kami bersama KPK mencegah praktek korupsi," terangnya, menunjukkan bahwa ini adalah langkah nyata yang didukung oleh kedua belah pihak.

Akuntabilitas Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat

Selain fokus pada pencegahan korupsi, Wali Kota Munafri juga menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab. Menurutnya, setiap rupiah yang dikelola harus memberikan manfaat langsung dan terukur bagi masyarakat, serta memiliki pertanggungjawaban yang sangat jelas.

Beliau menekankan, "mengelola uang negara, pertanggungjawabannya harus sangat jelas, dan manfaatnya harus sampai ke tengah-tengah masyarakat dengan tepat dan terukur." Pernyataan ini mencerminkan visi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar dirasakan dampaknya oleh publik.

Munafri menambahkan bahwa rapat koordinasi dengan KPK ini memberikan pemahaman mendalam dan membuka wawasan seluruh jajaran pemerintah daerah. "Ini salah satu bentuk upaya kita untuk melakukan pencegahan agar ada keseragaman berpikir antara eksekutif dan legislatif," ucapnya, menegaskan komitmen bersama untuk menghilangkan korupsi demi kesejahteraan masyarakat.

Sumber: AntaraNews