Wamendagri Ribka Dorong Optimalisasi Tata Kelola Dana Otsus Papua

Percepatan penyusunan RAP sangat penting untuk mengakselerasi pembangunan di Papua.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya penerapan prinsip 5T dalam pengelolaan Dana Otsus Papua guna memastikan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

kebijakan yang berjalan saat ini merupakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang berlaku secara nasional,

Menurut Ribka, perubahan regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan pengaturan kelembagaan MRP dengan perkembangan tata kelola Otsus Papua.

Selama ini, berbagai program yang dibiayai dana Otsus telah berjalan, seperti pemberian beasiswa, peningkatan fasilitas pendidikan, serta layanan kesehatan.

Ribka menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap enam provinsi di Papua, sebagian besar daerah telah menerima penyaluran dana Otsus.

Ribka menambahkan bahwa inti dari kebijakan afirmasi Otonomi Khusus Papua adalah memberikan kewenangan desentralisasi yang luas kepada pemerintah daerah.

Ribka menjelaskan, Presiden Prabowo mengharapkan seluruh daerah, khususnya di wilayah Papua, melakukan transformasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

Ribka menyebut percepatan penyaluran Dana Otsus adalah komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ribka menjelaskan, masih terdapat sejumlah Pemda di wilayah Papua yang belum menyelesaikan kelengkapan dokumen administrasi penyaluran dana Otsus.

Ribka meminta para kepala daerah memberikan perhatian serius terhadap proses percepatan penyaluran dana Otsus.

Hal itu disampaikannya pada acara Peringatan ke-23 Hari Otonomi Khusus Papua.

Calon penerima harus merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menempati satu-satunya rumah tidak layak huni.

ALTI yang beberapa tahun lalu masih dalam tahap membangun organisasi kini telah berkembang pesat, baik dari sisi kelembagaan maupun penyelenggaraan kompetisi.

Program piloting digitalisasi bansos sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Banyuwangi dan menunjukkan hasil yang baik

Pemimpin saat ini tidak lagi cukup mengandalkan pengalaman, tetapi juga harus mampu menyusun kebijakan berdasarkan data.

Selain penetapan tersangka dicabut, hakim tunggal Pengadilan Negeri Makassar juga memerintahkan agar Bahtiar Baharuddin dibebaskan.

Kota memiliki peran strategis sebagai pusat konsumsi sekaligus penggerak kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan daya saing bangsa.

Menurutnya, melalui fungsi anggaran, DPRD perlu mendorong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih produktif.

Bima menjelaskan, salah satu aspek yang masih perlu diperkuat di banyak daerah adalah perencanaan mitigasi bencana.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meninjau langsung PLBN Motaain di Nusa Tenggara Timur. Kunjungan ini memastikan kualitas pelayanan publik optimal dan mendorong peran PLBN sebagai penggerak ekonomi kawasan perbatasan.

Ia menilai IKAPTK bukan sekadar organisasi alumni, melainkan jaringan strategis yang menghimpun alumni kepamongprajaan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Wamendagri Bima mengajak para mahasiswa membayangkan diri mereka 20 tahun mendatang sebagai bekal untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan.

Ia menjelaskan, semangat melayani menjadi kunci untuk memperkecil kesenjangan antara visi pembangunan dan realitas di lapangan.