Pemkot dan Kejari Perkuat Sinergi untuk Perlindungan Pekerja Makassar

Pemerintah Kota Makassar bersama Kejaksaan Negeri Makassar memperkuat sinergi dalam forum kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan, memastikan perlindungan pekerja Makassar di tengah pertumbuhan ekonomi kota.

Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar baru-baru ini memperkuat kolaborasi strategis dalam upaya memastikan perlindungan komprehensif bagi para pekerja di kota tersebut. Sinergi ini terwujud melalui forum kepatuhan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyatakan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk mempererat kerja sama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan sektor terkait. Tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan yang krusial bagi kesejahteraan buruh.

Inisiatif ini bertujuan untuk menjawab tantangan perlindungan pekerja di salah satu pusat ekonomi terbesar di kawasan timur Indonesia. Dengan jumlah pekerja yang signifikan, memastikan jaminan sosial menjadi prioritas utama demi pembangunan kota yang inklusif dan berkeadilan.

Pentingnya Jaminan Sosial bagi Pekerja di Makassar

Sebagai kota metropolitan dengan pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, industri, dan usaha mikro yang pesat, Makassar memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini menjadikan perlindungan terhadap pekerja sebagai aspek fundamental dalam pembangunan kota yang berkelanjutan.

Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan bagian integral dari visi pembangunan kota yang berkeadilan. Sebuah kota yang maju tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonominya, tetapi juga dari sejauh mana para pekerjanya mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak.

Meskipun demikian, tantangan dalam meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial masih ada, terutama bagi pekerja di sektor informal. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kolektif untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan para pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjanya ke dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Sinergi Lintas Sektor Dorong Kepatuhan Program

Kejaksaan Negeri Makassar menyambut baik forum kepatuhan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antarinstansi. Kajari Makassar, Andi Panca Sakti, menekankan pentingnya kolaborasi dalam mendorong peningkatan kepesertaan dan kepatuhan perusahaan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Andi Panca Sakti menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab bersama. Hal ini tidak hanya menjadi tugas BPJS Ketenagakerjaan, melainkan juga seluruh unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui forum ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis yang terukur dan berbasis data. Tujuannya adalah memastikan target perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Kota Makassar dapat tercapai secara optimal, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan terjamin.

Perluasan Perlindungan untuk Pekerja Rentan

Pemerintah Kota Makassar secara berkelanjutan berupaya memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan melalui berbagai program kolaborasi. Salah satu upaya penting adalah kerja sama erat dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjangkau lebih banyak segmen pekerja informal.

Langkah ini merupakan inisiatif krusial agar para pekerja di sektor informal yang memiliki risiko tinggi dapat memperoleh perlindungan memadai. Perlindungan ini mencakup jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja maupun risiko sosial lainnya yang mungkin menimpa mereka.

Dengan adanya perluasan cakupan ini, Pemkot Makassar menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan kota yang inklusif. Hal ini memastikan bahwa tidak ada pekerja yang tertinggal dalam mendapatkan hak-hak dasar mereka, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan yang esensial.

Sumber: AntaraNews