Perkuat Perlindungan Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Kejati Banten dalam Kerja Sama Hukum Perdata

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten memperkuat **Kerja Sama BPJS Ketenagakerjaan Kejaksaan** Tinggi Banten untuk penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, demi mewujudkan kesejahteraan pekerja di wilayah Banten.

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Tinggi Banten. Kolaborasi ini berfokus pada penyelesaian berbagai masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Langkah ini diambil untuk memastikan perlindungan optimal bagi para pekerja di wilayah Banten.

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banten, Eko Yuyulianda, bersama seluruh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan se-Banten. Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Bernadeta Maria Ema Elastiyani, beserta Kepala Kejaksaan Negeri dan Kasi Datun se-Provinsi Banten turut menandatangani kesepakatan penting ini. Penandatanganan berlangsung di Tangerang pada Minggu (26/4).

Tujuan utama dari **kerja sama BPJS Ketenagakerjaan Kejaksaan** ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus hukum. Kejaksaan akan bertindak sebagai jaksa pengacara negara, memberikan bantuan hukum saat BPJS Ketenagakerjaan menghadapi permasalahan di bidang perdata. Inisiatif ini diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan pekerja secara lebih nyata.

Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Perdata

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banten, Eko Yuyulianda, menjelaskan bahwa kerja sama ini akan menguasakan penyelesaian masalah hukum perdata kepada Kejaksaan Tinggi Banten dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan akan bertindak sebagai jaksa pengacara negara, memberikan dukungan hukum yang komprehensif. Ini memastikan bahwa setiap persoalan hukum yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan dapat ditangani secara profesional dan efektif.

Eko Yuyulianda menegaskan, "Adanya kerjasama ini, nanti ketika ada masalah hukum bidang perdata, penyelesaiannya dikuasakan kepada teman-teman Kejati Banten beserta Kejari selaku jaksa pengacara negara." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya peran Kejaksaan dalam mendukung operasional BPJS Ketenagakerjaan. Kerja sama ini juga mencakup seluruh Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Banten dengan Kejaksaan Negeri dan Kasi Datun di masing-masing wilayah.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan proses penegakan hak-hak pekerja dapat berjalan lebih lancar dan terjamin. Kejaksaan akan membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadapi berbagai tantangan hukum. Ini termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan kepatuhan perusahaan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Komitmen Kejaksaan dan Harapan Universal Coverage

Selain penanganan masalah hukum, poin penting lain dalam kerja sama ini adalah komitmen Kejaksaan Tinggi Banten untuk mendukung penuh penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan. Dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan peserta dan mewujudkan cakupan semesta (universal coverage) jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Ini merupakan langkah progresif untuk memastikan seluruh pekerja terlindungi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Bernadeta Maria Ema Elastiyani, menyatakan komitmennya. "Melalui perjanjian kerjasama ini, Kejaksaan Tinggi Banten menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan optimal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan Kejaksaan dalam mendukung program jaminan sosial.

Eko Yuyulianda berharap, "Untuk itu, diharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat meningkatkan perlindungan hak-hak tenaga kerja dan memastikan mereka mendapatkan manfaat yang optimal dari program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan." Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan terjamin bagi para pekerja. Ini juga mendukung tercapainya tujuan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan menyeluruh.

Sumber: AntaraNews