Perlindungan Pekerja

BPJAMSOSTEK dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersinergi kuat untuk mencapai target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) 2026, memastikan perlindungan jaminan sosial bagi jutaan pekerja di wilayah tersebut.

Anggota DPR mengusulkan pembiayaan iuran jaminan pekerja miskin melalui hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan, sebuah langkah konkret untuk perlindungan tanpa membebani APBN.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyerap aspirasi penghuni Griya Pekerja BPJS Ketenagakerjaan di Batam, menegaskan komitmen penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi pekerja.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi telah menuntaskan 19 aduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1447 H. Simak detail penyelesaian aduan THR Jambi dan langkah selanjutnya.

Pemerintah Kabupaten Sleman terus memperluas cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan demi melindungi pekerja rentan dan meningkatkan produktivitas, dengan target capaian yang ambisius hingga 2027.

BPJS Ketenagakerjaan Banten bersinergi dengan Kejaksaan Tinggi Banten untuk meningkatkan kepatuhan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, memastikan perlindungan bagi pekerja.

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat meninjau langsung kondisi peserta kecelakaan kerja di Bekasi, memastikan seluruh hak jaminan sosial terpenuhi dan negara hadir melindungi pekerja.

BPJS Ketenagakerjaan Jamin Perawatan medis dan santunan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, memastikan perlindungan optimal dan ketenangan bagi peserta serta keluarga.

BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan Jamsos kepada ahli waris sulinggih mantan Bupati Gianyar, menunjukkan komitmen perlindungan pekerja rentan dan rohaniawan di Bali.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) intensif memantau kondisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Timur Tengah, memastikan keamanan dan kesiapan evakuasi jika diperlukan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperketat penegakan aturan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) demi menciptakan keadilan di pasar kerja dan melindungi tenaga kerja Indonesia.

BPJAMSOSTEK Cabang Bandarlampung menyalurkan santunan sebesar Rp622 juta kepada 13 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akibat kecelakaan kerja, menegaskan komitmen perlindungan jaminan sosial bagi pekerja.

Menteri P2MI Mukhtarudin memastikan negara hadir dan bertanggung jawab mengawal seluruh Hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) Reza Valentino Simamora yang wafat di Korea Selatan, termasuk klaim asuransi dan sisa gaji.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Rejang Lebong meminta warga waspada tawaran kerja ilegal luar negeri. Modus gaji fantastis berujung deportasi hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Pemerintah Prefektur Kagawa Jepang memperkuat kerja sama magang, membuka peluang lebih besar bagi tenaga kerja Indonesia. Inisiatif ini fokus pada peningkatan kualitas keterampilan dan perlindungan peserta program magang

Pemerintah Indonesia melalui Kemnaker memperkuat Kerja Sama Magang Indonesia Jepang dengan Prefektur Kagawa, membuka peluang lebih luas bagi tenaga kerja terampil Indonesia dan menjamin perlindungan mereka.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dalam Pencabutan Izin Perusahaan Hutan yang melanggar, demi pemulihan lingkungan dan perlindungan masyarakat.

Serikat buruh mendesak DPR dan pemerintah segera membahas Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru sesuai amanat Mahkamah Konstitusi. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan masih fokus pada jaring aspirasi publik yang menjadi bagian penting dalam proses perumusan k

Dua pegawai swasta mengajukan uji materi KUHP dan KUHAP baru di Mahkamah Konstitusi, mempersoalkan pasal penggelapan dan prosedur penyelidikan yang dinilai merugikan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri memastikan seluruh keluarga korban meninggal akibat insiden kapal terbakar di Batam telah menerima santunan korban kapal terbakar Batam hingga Rp1,2 miliar, sekaligus memperketat pengawasan K3.