Perlindungan Pekerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Cianjur memastikan kondisi ketenagakerjaan Cianjur masih aman, tanpa PHK massal, meskipun sejumlah perusahaan menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan.

Menaker Yassierli menyambut adopsi Standar Ketenagakerjaan Internasional Ekonomi Platform, langkah krusial untuk memastikan kerja layak dan perlindungan komprehensif bagi jutaan pekerja digital di Indonesia.

Keselamatan bukan hanya kewajiban regulator, tetapi tanggung jawab bersama untuk melindungi jiwa manusia.

Organisasi pengusaha itu mendukung penguatan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja di ekosistem digital.

Kegiatan dihadiri Direktur Utama BKI R. Benny Susanto beserta jajaran manajemen, serta Wakil Direktur Utama ASDP Yossianis Marciano dan jajaran perusahaan.

Lembaga Sindikasi dan AJI menyoroti kerentanan pekerja kreatif dan jurnalis yang menghadapi risiko tinggi, minim perlindungan sosial, upah rendah, hingga ancaman kekerasan, mendorong urgensi berserikat.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan betapa krusialnya perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Penerima Upah untuk menjamin kepastian dan rasa aman bagi seluruh pekerja di Indonesia. Simak detail program dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaa

Pemerintah Provinsi Gorontalo berhasil menempati posisi teratas se-Sulawesi dan kelima nasional untuk cakupan BPJS Ketenagakerjaan, menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan pekerja di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mengungkapkan 800 ribu pekerja di Lampung telah menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sementara jutaan lainnya masih belum terlindungi.

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) tegaskan komitmen kawal regulasi ketenagakerjaan berpihak rakyat, termasuk perlindungan ojol dan UMKM, demi kesejahteraan. Simak selengkapnya!

Abdul Muhaimin Iskandar menekankan bahwa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah investasi masa depan dan pilar utama keberlanjutan usaha, menarik perhatian investor global yang peduli ESG.

Pemerintah Provinsi Banten resmi membentuk Desk Ketenagakerjaan untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) dan percaloan dalam rekrutmen tenaga kerja di wilayah Banten, menunjukkan komitmen kuat.

Komjen Dedi Prasetyo menegaskan komitmen Polri dalam melindungi hak-hak pekerja melalui Police Labour Desk yang telah menangani ratusan aduan, sejalan dengan visi Astacita Presiden Prabowo.

Polri berkomitmen penuh melindungi buruh dengan mengoptimalkan Desk Ketenagakerjaan. Simak bagaimana wadah kolaborasi ini menangani laporan dan mewujudkan keadilan sosial bagi pekerja di Indonesia.

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten memperkuat **Kerja Sama BPJS Ketenagakerjaan Kejaksaan** Tinggi Banten untuk penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, demi mewujudkan kesejahteraan pekerja di wilayah Banten.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dalam Rapat Paripurna pada Selasa (21/4), menjadi hadiah istimewa untuk Hari Kartini dan Hari Buruh. Pengesahan RUU PPRT ini telah dina

BPJAMSOSTEK dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersinergi kuat untuk mencapai target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) 2026, memastikan perlindungan jaminan sosial bagi jutaan pekerja di wilayah tersebut.

Anggota DPR mengusulkan pembiayaan iuran jaminan pekerja miskin melalui hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan, sebuah langkah konkret untuk perlindungan tanpa membebani APBN.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyerap aspirasi penghuni Griya Pekerja BPJS Ketenagakerjaan di Batam, menegaskan komitmen penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi pekerja.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi telah menuntaskan 19 aduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1447 H. Simak detail penyelesaian aduan THR Jambi dan langkah selanjutnya.