Kemenag Sumsel Perluas Jaminan Sosial Guru dan Tendik di 17 Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen penuh memastikan seluruh lulusan SMA dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi, didukung capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) 99,05 persen dan bantuan beasiswa.

Pemerintah Kabupaten Jepara memperluas cakupan program Kartu Guru Sejahtera, menjangkau 17.372 guru non-ASN sebagai bentuk apresiasi dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Pemerintah Kabupaten Kudus melanjutkan komitmennya terhadap Perlindungan Pekerja Rentan Kudus dengan mempertahankan kepesertaan 30.264 pekerja dalam program BPJAMSOSTEK pada tahun anggaran 2026.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen penuh dalam Penyaluran TPG ASN secara bulanan bagi guru di daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan profesionalisme pendidik.

Komitmen Kemendikdasmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN semakin nyata dengan alokasi anggaran triliunan rupiah dan berbagai kebijakan strategis yang bertujuan menjamin kepastian status serta perlindungan bagi para pendidik.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyalurkan tunjangan khusus senilai Rp32 miliar bagi 16.467 PTK terdampak bencana, memastikan pendidikan darurat tetap berjalan.

Data BPJS Ketenagakerjaan, tahun ini jumlah guru madrasah yang terlindungi telah mencapai 181 ribu orang atau naik 9,5 persen dari tahun sebelumnya.

Pemerintah Provinsi Sumut terus berupaya memastikan seluruh pekerja, baik formal maupun informal, mendapatkan Perlindungan Jamsostek menyeluruh, khususnya bagi pekerja rentan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan Rp76,6 miliar untuk insentif guru non-ASN Kaltim di berbagai jenjang pendidikan, merealisasikan janji politik demi kesejahteraan pendidik.

Pemprov Sumsel serius tingkatkan perlindungan tenaga kerja formal dan informal di 17 kabupaten/kota melalui BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana upaya mereka menjangkau jutaan pekerja untuk menjamin keamanan sosial?

Santunan tersebut merupakan bukti hadirnya negara memberikan kepastian hak jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia.

Sebanyak 20.400 pekerja rentan di Sumut akan mendapatkan Jaminan Sosial yang dianggarkan melalui APBD 2023.

Kantor Wilayah Kemenag Sumatera Selatan menyiapkan 458 Masjid Ramah Pemudik guna memastikan keamanan dan kenyamanan pemudik Lebaran 2026.

Warga Palembang menjadikan bulan suci Ramadhan 1447 H/2026 sebagai ajang mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi di masjid-masjid besar. Persaudaraan Ramadhan Palembang semakin terasa, menciptakan kehangatan di tengah ibadah.

Kantor Wilayah Kemenag Sumsel melepas tujuh dai ke wilayah 3T Empat Lawang sebagai bagian dari program pemerataan syiar Islam, menandai tahun ketiga inisiatif strategis ini.

Kantor Wilayah Kemenag Sumsel tunjukkan empati dengan kirim bantuan bencana senilai Rp1,7 miliar ke Aceh, Sumut, dan Sumbar, hasil donasi Forum Zakat dan ASN Kemenag.

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Selatan menjadi inisiator utama dalam koordinasi persiapan Haji 2026 melalui program Jamarah, memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah.

Kantor Wilayah Kemenag Sumsel mendorong **peran penghulu** untuk tidak hanya mencatat nikah, melainkan juga menjadi konsultan harmoni keluarga di tengah tantangan modern.

Ajang Paritrana Jamsostek Award 2026 kembali mendorong komitmen badan usaha dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal bagi para pekerja di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Gorontalo berhasil menempati posisi teratas se-Sulawesi dan kelima nasional untuk cakupan BPJS Ketenagakerjaan, menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan pekerja di wilayah tersebut.

Integrasi aplikasi tersebut menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan publik yang dilakukan kedua lembaga untuk menghadirkan proses penjaminan.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut) telah berhasil melindungi 34 ribu pekerja rentan melalui program Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan, menegaskan komitmen Pemkab Morut dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.

Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Disnakertrans Sulawesi Utara intensifkan pengawasan Jaminan Pensiun di Bitung, menyasar perusahaan besar demi memastikan hak pekerja terpenuhi dan mencegah praktik kurang lapor.

Sinergi BPJS Ketenagakerjaan dan Disnakertrans Sulut intensifkan pengawasan jaminan pensiun Bitung di empat perusahaan besar. Upaya ini memastikan hak pekerja terpenuhi dan mencegah praktik kurang lapor.