Kesejahteraan Guru

Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) di Pamekasan terbukti membawa Manfaat Tunjangan Profesi Guru signifikan, tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga mendorong inovasi pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi siswa.

Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) oleh Kemendikdasmen menjadi angin segar, mendorong kesejahteraan dan profesionalisme guru untuk pendidikan berkualitas di Kabupaten Sikka.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya untuk mendorong pendidikan bermutu bagi generasi emas berkarakter melalui peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026, menyerukan kader menjadi pusat keunggulan pendidikan.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta soroti alokasi Anggaran Pendidikan DKI Jakarta sebesar Rp19,75 triliun pada 2026 sebagai instrumen vital menekan gini rasio dan memutus kemiskinan di ibu kota.

Gubernur Sumut Bobby Nasution mendesak Dinas Pendidikan untuk menaikkan gaji guru, khususnya PPPK paruh waktu dan GTT, setiap Hardiknas demi meningkatkan kesejahteraan pendidik di wilayahnya.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi momentum krusial bagi Komisi X DPR RI untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional yang terarah dan berkelanjutan.

Bupati Jember Muhammad Fawait memaparkan strategi atasi kemiskinan ekstrem melalui pendidikan saat peringatan Hardiknas 2026, menekankan peran guru, orang tua, dan ASN untuk Jember yang lebih maju.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal berikan Insentif Guru PPPK NTB tambahan minimal Rp500 ribu untuk 1.759 guru, sebagai kado Hardiknas demi peningkatan kesejahteraan. Simak detailnya!

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan keberlanjutan pemberian Insentif Guru Non-ASN Kaltim sebesar Rp500 ribu per bulan, menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan pendidik.

PGRI Jawa Tengah menyoroti pentingnya standardisasi gaji guru PPPK, terutama bagi yang berstatus paruh waktu, demi memastikan pemerataan kesejahteraan dan keadilan finansial di seluruh wilayah.

Pemerintah Kabupaten Jepara memperluas cakupan program Kartu Guru Sejahtera, menjangkau 17.372 guru non-ASN sebagai bentuk apresiasi dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan penarikan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten ke tingkat provinsi, menyusul dampak negatif terhadap mutu pendidikan dan kesejahteraan guru setelah pengalihan berdasarkan PP Nomor 106 Tah

Komisi VIII DPR RI mengusulkan pemberian Insentif Guru Madrasah swasta sebanyak 638 ribu orang yang terganjal menjadi ASN, demi meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah merampungkan verifikasi penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan memastikan proses pencairan segera dilakukan, menepis isu penyalahgunaan dana yang beredar.

Kabar gembira bagi pendidik di Sumatera Utara! Pemprov Sumut resmi cairkan THR Guru PPPK Sumut paruh waktu dan guru tidak tetap, tunjukkan komitmen tingkatkan kesejahteraan guru.

Kabar gembira bagi pendidik! Tunjangan Profesi Guru (TPG) guru madrasah mulai dicairkan bertahap pekan ini. Kementerian Agama (Kemenag) terus mempercepat penerbitan SKAKPT agar hak guru segera terpenuhi.

Wacana pengangkatan guru madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menguat, membawa harapan baru bagi ribuan pendidik yang selama ini mengabdi dengan dedikasi tinggi namun minim kesejahteraan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengusulkan perubahan status 4.876 guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, demi meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kekurangan SDM.

Kepala Kemenag NTB Zamroni Aziz berkomitmen penuh mengawal aspirasi guru madrasah swasta untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), memberikan harapan baru bagi ribuan pendidik.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan memangkas pagu kementerian lain, menjawab kekhawatiran publik.