Kesejahteraan Guru

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi momentum krusial bagi Komisi X DPR RI untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional yang terarah dan berkelanjutan.

Bupati Jember Muhammad Fawait memaparkan strategi atasi kemiskinan ekstrem melalui pendidikan saat peringatan Hardiknas 2026, menekankan peran guru, orang tua, dan ASN untuk Jember yang lebih maju.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal berikan Insentif Guru PPPK NTB tambahan minimal Rp500 ribu untuk 1.759 guru, sebagai kado Hardiknas demi peningkatan kesejahteraan. Simak detailnya!

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan keberlanjutan pemberian Insentif Guru Non-ASN Kaltim sebesar Rp500 ribu per bulan, menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan pendidik.

PGRI Jawa Tengah menyoroti pentingnya standardisasi gaji guru PPPK, terutama bagi yang berstatus paruh waktu, demi memastikan pemerataan kesejahteraan dan keadilan finansial di seluruh wilayah.

Pemerintah Kabupaten Jepara memperluas cakupan program Kartu Guru Sejahtera, menjangkau 17.372 guru non-ASN sebagai bentuk apresiasi dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan penarikan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten ke tingkat provinsi, menyusul dampak negatif terhadap mutu pendidikan dan kesejahteraan guru setelah pengalihan berdasarkan PP Nomor 106 Tah

Komisi VIII DPR RI mengusulkan pemberian Insentif Guru Madrasah swasta sebanyak 638 ribu orang yang terganjal menjadi ASN, demi meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah merampungkan verifikasi penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan memastikan proses pencairan segera dilakukan, menepis isu penyalahgunaan dana yang beredar.

Kabar gembira bagi pendidik di Sumatera Utara! Pemprov Sumut resmi cairkan THR Guru PPPK Sumut paruh waktu dan guru tidak tetap, tunjukkan komitmen tingkatkan kesejahteraan guru.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya meluruskan narasi keliru terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut memangkas anggaran pendidikan, menegaskan komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan dan kesejahteraan guru.

Kenaikan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu di era Presiden Prabowo menandai sejarah baru setelah dua dekade tanpa perubahan, meningkatkan kesejahteraan pendidik.

Pemkab Bandung mendesak Kemendikdasmen untuk memperjelas regulasi BOSP terkait pembayaran gaji guru paruh waktu, menyusul tekanan fiskal daerah yang signifikan. Bagaimana nasib ribuan guru honorer?

Wakil Ketua Komisi X DPR RI menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengganggu postur anggaran pendidikan. Presiden Prabowo Subianto justru menambah anggaran untuk peningkatan mutu dan kesejahteraan guru.

Ketua Komisi X DPR RI menyoroti pentingnya kesejahteraan guru yang sejalan dengan tanggung jawab mereka sebagai pilar pendidikan, serta perlunya penguatan kompetensi dan perlindungan profesi.

Pemerintah Kabupaten Serang telah merampungkan pembahasan skema insentif bagi 3.587 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu formasi guru, menargetkan pencairan pada pekan pertama Ramadan.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo menerbitkan SK Penugasan Guru Non-ASN Gorontalo untuk melindungi hak profesional mereka, memastikan sertifikasi dan tunjangan tetap berjalan meski ada batasan pengangkatan honorer.

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menawarkan solusi inkubasi UMKM dan ekonomi digital bagi guru lulusan PPG nonsertifikasi di Trenggalek guna tingkatkan kesejahteraan.

Pemerintah Kabupaten Sumedang memberikan penjelasan komprehensif mengenai mekanisme upah PPPK Sumedang, termasuk insentif dan upaya peningkatan kesejahteraan guru paruh waktu yang sempat menjadi sorotan publik.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan skill untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia, seiring dengan laporan BPS mengenai penurunan angka kemiskinan pada September 2025.