800 Ribu Pekerja Lampung Telah Terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Jutaan Lain Menanti

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mengungkapkan 800 ribu pekerja di Lampung telah menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sementara jutaan lainnya masih belum terlindungi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nopitu, menyatakan bahwa sekitar 800 ribu pekerja di wilayah Lampung telah terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Data ini menunjukkan upaya signifikan dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja formal di provinsi tersebut.

Namun demikian, masih terdapat sekitar dua juta pekerja lainnya yang belum memiliki akses terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan ini, menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah daerah. Mayoritas pekerja yang sudah terdaftar saat ini merupakan pekerja penerima upah atau sektor formal.

Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Dinas Tenaga Kerja, terus berupaya memperluas cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja sektor informal. Berbagai inisiatif telah diluncurkan untuk memastikan seluruh lapisan pekerja mendapatkan perlindungan yang layak.

Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Lampung

Hingga saat ini, sekitar 800 ribu pekerja di Provinsi Lampung telah menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Angka ini mencakup sebagian besar pekerja formal yang berstatus sebagai penerima upah.

Perlindungan ini sangat vital karena mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua, memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarga mereka. Keberadaan jaminan ini diharapkan dapat mengurangi risiko finansial akibat kejadian tak terduga selama masa kerja.

Meskipun demikian, masih ada pekerjaan rumah besar mengingat sekitar dua juta pekerja di Lampung belum terdaftar dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ini menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi.

Upaya Pemerintah Daerah untuk Pekerja Informal

Pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam menghadapi kesenjangan cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, terutama untuk pekerja non-formal. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung telah memberikan bantuan iuran kepesertaan kepada sekitar 9.000 pekerja non-formal.

Bantuan ini menyasar berbagai profesi, termasuk pekerja sawit, pengemudi ojek daring, dan berbagai pekerja non-formal lainnya yang rentan terhadap risiko kerja. Inisiatif ini merupakan langkah konkret untuk menjangkau kelompok pekerja yang selama ini sulit terakses.

Ke depan, terdapat harapan besar dengan adanya tarif premi bulanan khusus bagi pekerja informal atau bukan penerima upah yang lebih terjangkau. Premi sebesar Rp8.400, atau 50 persen lebih murah, diharapkan dapat menarik lebih banyak pekerja informal untuk terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Dorongan kepada Perusahaan dan Masyarakat

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung secara aktif mendorong perusahaan-perusahaan untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kewajiban ini penting untuk memastikan setiap pekerja mendapatkan hak perlindungan yang semestinya.

Selain itu, Agus Nopitu juga mengimbau agar perusahaan, jika memungkinkan dan mampu, dapat mengikutsertakan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan operasional mereka. Langkah ini akan memperluas manfaat jaminan sosial hingga ke komunitas sekitar.

Dengan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan kesadaran masyarakat, target cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang lebih luas di Lampung diharapkan dapat tercapai. Ini akan menciptakan ekosistem kerja yang lebih aman dan sejahtera bagi semua pihak.

Sumber: AntaraNews