Tata Kelola

Komnas HAM menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari tata kelola, keamanan pangan, distribusi program, hingga perlindungan hak pekerja.

UU Pekerja Rumah Tangga telah berlaku. Kemnaker menyiapkan peta jalan tata kelola PRT, dari standar kompetensi hingga mekanisme pelindungan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan menyiapkan empat skenario penyelesaian proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Makassar, lengkap dengan analisis dampak dan risiko untuk mitigasi.

BPKH dan Lemhannas RI menjalin kolaborasi strategis untuk memperkuat SDM dan tata kelola, memastikan pengelolaan keuangan haji yang amanah dan berkelanjutan. Apa saja ruang lingkup kerja samanya?

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk laporan keuangan TA 2025, menandai komitmen kuat pada transparansi.

RGS merupakan agenda tahunan OJK bersama lembaga dan asosiasi profesi di bidang GRC, sekaligus menjadi acara puncak dari rangkaian forum penguatan GRC.

PLN Watch menekankan pentingnya penguatan tata kelola untuk mempercepat Investasi PLTS 100 GW, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendukung transisi energi nasional.

Pengamat hukum dan pembangunan menyoroti pentingnya pembenahan pasar modal sebagai agenda pembangunan nasional. Indonesia berpeluang besar menarik modal global, namun transparansi dan kepastian hukum menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan investor.

APPMBGI mendukung penuh evaluasi dan moratorium sementara Program Makan Bergizi Gratis demi tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, serta memastikan keberlanjutan program strategis ini.

Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat mendorong rumah sakit daerah untuk bebas maladministrasi demi peningkatan kualitas pelayanan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah serius memetakan potensi kebocoran PAD parkir. Temuan indikasi awal menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh untuk optimalkan penerimaan daerah dan mencegah korupsi.

Irjen Kemenkum RI Komjen Pol Hendro Pandowo menyoroti pentingnya disiplin dan keteladanan aparatur demi integritas serta pelayanan publik yang prima. Simak penekanan penting ini untuk menjaga kualitas kinerja Kemenkum.

Danantara Indonesia melalui COO Dony Oskaria menekankan Transparansi DSI dalam operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia, BUMN pengekspor komoditas strategis, demi memastikan tata kelola yang baik dan akuntabel serta kelancaran program pemerintah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meraih Penghargaan Creative Financing Sulawesi Terbaik 1 dari Kemendagri, menunjukkan inovasi pembiayaan pembangunan daerah yang patut dicontoh dan berbuah insentif Rp3 miliar.

PLN IP memperkuat posisinya sebagai perusahaan pembangkitan listrik terdepan yang tidak hanya unggul dalam operasional dan inovasi energi.

Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) genjot Transformasi Digital PNJ, berkolaborasi dengan Google Indonesia dan AI. Tujuannya, tingkatkan kualitas pendidikan vokasi dan cetak talenta global.

Ekonom Senior Dradjad Hari Wibowo menekankan pentingnya kualitas tata kelola PT DSI dan komunikasi yang efektif sebagai penentu utama keberhasilan lembaga ini dalam mengatasi praktik merugikan negara.

Ketua MN-KAHMI Gus Falah menegaskan legalisasi tambang rakyat krusial untuk kepastian hukum, menekan tambang ilegal, dan mengatasi kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah.

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti pentingnya kapasitas tata kelola, integritas, dan kontrol publik sebagai syarat mutlak Keberhasilan Otsus Papua dalam pengelolaan dana.

Indosaku menegaskan komitmen memperkuat tata kelola perusahaan serta perlindungan konsumen, menindaklanjuti sanksi dan arahan OJK terkait praktik penagihan yang tidak sesuai standar.