birokrasi
-
News •Kuba Luncurkan Reformasi Ekonomi Besar-besaran, Hadapi Tekanan AS dan Pulihkan PariwisataPresiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengumumkan paket reformasi ekonomi komprehensif untuk merevitalisasi perekonomian negara, mengurangi sentralisasi, dan memberikan otonomi lebih besar, meskipun menghadapi tekanan dari AS.
-
Politik •DPRD Cirebon Dorong Penyempurnaan Sistem Merit ASN untuk Keadilan Karier PegawaiDPRD Kota Cirebon mendesak penyempurnaan Sistem Merit ASN demi menciptakan manajemen talenta yang lebih adil dan profesional, memastikan setiap pegawai memiliki kesempatan berkembang yang setara.
-
News •Penguatan Otonomi Digital Jadi Strategi Masa Depan Pelayanan Publik yang Inklusif dan AkuntabelWakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona tegaskan **penguatan otonomi digital** sebagai strategi masa depan pelayanan publik di Indonesia, demi layanan yang lebih responsif, transparan, dan inklusif.
-
Ekonomi •Prabowo Minta Menteri Perbaiki Birokrasi Agar Iklim Usaha Baik: Jangan Pengusaha Diperas TerusPrabowo menyampaikan izin usaha di Malaysia hanya membutuhkan waktu dua minggu, sedangkan Indonesia dapat mencapai dua tahun.
-
Politik •DPRD NTB Harap Sekda Baru Mampu Dorong Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah NTBKetua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi berharap Sekretaris Daerah (Sekda) baru dapat mengkonsolidasikan birokrasi untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah NTB, menjawab tantangan kompleksitas pembangunan.
-
Politik •Tenggat Kinerja Pejabat NTB: Gubernur Beri Waktu Enam Bulan untuk Buktikan KemampuanGubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menetapkan **Tenggat Kinerja Pejabat NTB** selama enam bulan bagi para pejabat baru. Pejabat yang tidak mencapai target diminta untuk mengundurkan diri secara sukarela, menandai era baru pembenahan birokrasi di provinsi ter
-
Politik •Pemkab Bekasi Terapkan WFH Bagi ASN Non-Pelayanan, Efisiensi BBM Jadi PrioritasPemerintah Kabupaten Bekasi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi 50 persen ASN non-pelayanan mulai pekan depan. Langkah ini diambil sebagai respons instruksi pusat demi penghematan BBM dan efisiensi kerja, sejalan dengan Surat Edaran Kemendag
-
News •Imigrasi Samarinda Hadirkan Layanan Paspor Satu Hari di MPP Kukar, Permudah WargaKantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda berinovasi dengan menghadirkan layanan paspor satu hari di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kutai Kartanegara, mempermudah warga Kukar dan sekitarnya.
-
News •Sekda Sumsel: Sistem Merit ASN Fokus Tingkatkan Pelayanan Publik di Sumatera SelatanSekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan implementasi sistem merit ASN kini lebih berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar administrasi.
-
News •Integritas ASN Ramadhan: Tantangan dan Peluang Pelayanan Publik di NTBRamadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi menjadi momentum penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Nusa Tenggara Barat. Bagaimana integritas ASN Ramadhan diuji dalam menjaga kualitas pelayanan publik?
-
Politik •Penguatan Birokrasi Jayawijaya: Pemkab Tunjuk Tujuh ASN Eselon IIPemerintah Kabupaten Jayawijaya mengambil langkah strategis dalam Penguatan Birokrasi Jayawijaya dengan menunjuk tujuh ASN menduduki jabatan eselon II. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas pemerintahan daerah.
-
Politik •Bupati Jaya S Monong Tekankan Pentingnya Profesionalisme Pejabat Gunung Mas untuk Peningkatan KinerjaBupati Gunung Mas Jaya S Monong menegaskan urgensi profesionalisme pejabat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Penegasan ini disampaikan usai pelantikan delapan pejabat eselon II/B, menandai komitmen Pemkab terhadap Profesionalisme Pejabat Gunung.
-
News •Survei CISA Ungkap Mayoritas Publik Tolak Penempatan Polri di Bawah KementerianHasil survei terbaru CISA menunjukkan 81,2 persen masyarakat Indonesia tegas menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian, menegaskan keinginan akan independensi institusi.
-
Politik •Gubernur Khofifah Lakukan Penyegaran Pejabat Pemprov Jatim Berbasis Talent DNAGubernur Khofifah Indar Parawansa melakukan penyegaran tujuh pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim pada 30 Januari 2026, menandai babak baru dalam penataan birokrasi yang menggunakan sistem talent DNA dan merit.
-
Ekonomi •Gubernur Khofifah Dorong Creative Financing Tanpa Bebani Masyarakat untuk Layanan PublikGubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginisiasi strategi creative financing tanpa menambah beban masyarakat, sekaligus menekankan perubahan mindset birokrasi demi peningkatan kualitas layanan publik di Jawa Timur.
-
News •Pemprov Kalbar Perkuat Kompetensi ASN Hadapi Era Digital, Tingkatkan Pelayanan PublikPemerintah Provinsi Kalimantan Barat serius menggenjot kompetensi ASN Kalbar untuk menghadapi era digital dan kecerdasan buatan, demi pelayanan publik yang lebih baik dan daya saing daerah.
-
Politik •Golkar Jatim Dukung Mekanisme Pilkada melalui DPRD, Sebut Lebih Sesuai PancasilaDPD Partai Golkar Jawa Timur mendukung perubahan mekanisme Pilkada melalui DPRD, menilai sistem ini lebih selaras dengan filosofi Pancasila dan berpotensi meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah.
-
Politik •Pemkab Bangka Tengah Beri Penghargaan ASN Pengabdi hingga 30 Tahun: Apresiasi dan MotivasiPemerintah Kabupaten Bangka Tengah memberikan Penghargaan ASN Bangka Tengah atas dedikasi 10-30 tahun, memotivasi peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Simak detail apresiasi ini.
-
Politik •Pemkot Ambon Perkuat Integritas ASN di Momen HUT Korpri ke-54Pemkot Ambon berkomitmen tingkatkan Integritas ASN Ambon dan profesionalisme dalam peringatan HUT Korpri ke-54, sekaligus menyerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya.
-
News •Pemkot Cimahi Dorong CPNS Cimahi Melek Teknologi untuk Tingkatkan Kualitas Layanan PublikPemerintah Kota Cimahi secara aktif mendorong para CPNS Cimahi Melek Teknologi guna mengoptimalkan layanan publik dan beradaptasi dengan kemajuan digital di era modern.