Birokrasi

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menetapkan **Tenggat Kinerja Pejabat NTB** selama enam bulan bagi para pejabat baru. Pejabat yang tidak mencapai target diminta untuk mengundurkan diri secara sukarela, menandai era baru pembenahan birokrasi di provinsi ter

Pemerintah Kabupaten Bekasi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi 50 persen ASN non-pelayanan mulai pekan depan. Langkah ini diambil sebagai respons instruksi pusat demi penghematan BBM dan efisiensi kerja, sejalan dengan Surat Edaran Kemendag

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda berinovasi dengan menghadirkan layanan paspor satu hari di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kutai Kartanegara, mempermudah warga Kukar dan sekitarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan implementasi sistem merit ASN kini lebih berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar administrasi.

Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi menjadi momentum penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Nusa Tenggara Barat. Bagaimana integritas ASN Ramadhan diuji dalam menjaga kualitas pelayanan publik?

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengambil langkah strategis dalam Penguatan Birokrasi Jayawijaya dengan menunjuk tujuh ASN menduduki jabatan eselon II. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas pemerintahan daerah.

Bupati Gunung Mas Jaya S Monong menegaskan urgensi profesionalisme pejabat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Penegasan ini disampaikan usai pelantikan delapan pejabat eselon II/B, menandai komitmen Pemkab terhadap Profesionalisme Pejabat Gunung.

Hasil survei terbaru CISA menunjukkan 81,2 persen masyarakat Indonesia tegas menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian, menegaskan keinginan akan independensi institusi.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa melakukan penyegaran tujuh pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim pada 30 Januari 2026, menandai babak baru dalam penataan birokrasi yang menggunakan sistem talent DNA dan merit.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginisiasi strategi creative financing tanpa menambah beban masyarakat, sekaligus menekankan perubahan mindset birokrasi demi peningkatan kualitas layanan publik di Jawa Timur.

Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan menekankan bahwa menjaga **Netralitas ASN** adalah fundamental untuk kredibilitas birokrasi, terutama pasca dinamika unjuk rasa akhir Agustus 2025. Mengapa prinsip ini sangat krusial bagi Aparatur Sipil Negara?

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas tegaskan **penyederhanaan regulasi** pupuk pangkas 143 aturan, kunci perkuat ketahanan pangan nasional. Apa dampaknya bagi petani dan negara? Temukan jawabannya di sini.

Mal Pelayanan Publik Temanggung sukses memangkas waktu pengurusan perizinan dan meraih indeks kepuasan masyarakat 93%, menawarkan kemudahan akses layanan di satu lokasi.

Profesor Jawade Hafidz dari Unissula menekankan urgensi Penyederhanaan Birokrasi Perampasan Aset pelaku korupsi. Bagaimana langkah ini bisa mempercepat pengembalian aset negara?

Presiden Jokowi: Meski Dibilang Sabar, Gak Kuat Juga Saya.

Bahlil Depan Jokowi: Sampai Ayam Tumbuh Gigi, Susah Ini.

Mahfud MD bercita-cita ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen

Program tersebut dianggap langkah kolaboratif yang luar biasa