Mendagri Imbau Pemerintah Daerah Dukung UMKM Urus Sertifikasi Halal

Pemerintah Kota Medan berkomitmen penuh untuk mendorong Sertifikasi Halal bagi UMKM lokal, menjadikannya motor penggerak utama dalam meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas dan global.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan momen Lebaran Idul Fitri menjadi pendorong penting bagi Pertumbuhan Industri Halal nasional, dengan nilai ekspor mencapai lebih dari USD 50 miliar pada 2024 dan potensi global yang besar.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyoroti krusialnya penguatan UMKM dan perluasan pasar produk halal demi stabilitas serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Mendagri turut mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri yang berhasil memanfaatkan kedekatan geografis dengan Singapura sebagai tujuan ekspor.

Pemerintah Kota Medan memberikan sertifikasi halal kepada 100 pelaku UMKM, langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas jangkauan pasar produk lokal.

Kepala BPJPH, Haikal Hassan mengatakan, kondisi ini menjadi dilema mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

Zulkifli Hasan memastikan pemerintah tidak membual untuk memajukan UMKM.

Oleh karena itu, menurutnya sertifikasi halal pada produk UMKM di Indonesia sangatlah penting.

UMKM didorong untuk mempersiapkan diri dan memanfaatkan momentum tersebut agar siap berdaya saing.

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mewaspadai negara-negara lain yang mengincar pasar konsumen muslim Indonesia untuk memasarkan produk halal mereka.

Bima menegaskan, kerja sama sipil-militer yang ideal adalah yang menghadirkan kekuatan negara yang efektif, demokratis, responsif & dapat dipertanggungjawabkan.

Tito juga mengingatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk mempercepat dan melengkapi pendataan penerima huntap.

Secara saksama Tito mengamati penjelasan rinci mengenai kondisi longsoran di sekitaran lubang raksasa dari tim penanganan longsoran lubang raksasa.

Kunjungan ini berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan layanan publik, khususnya di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB).

Mendagri menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai kemajuan suatu daerah.

Menurut Mendagri, Forkopimda yang solid cenderung lebih cepat dalam menangani berbagai persoalan, mulai dari bencana hingga isu sosial.

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi energi, ketahanan energi, konservasi energi sektor transportasi, serta mewujudkan energi bersih.

Menurut Tito, tujuan Musrenbang adalah menyusun rencana kegiatan secara konkret dan terukur melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan program prioritas.

Tito memastikan mekanisme hibah antar daerah akan dikawal secara ketat oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Wiyagus menyampaikan bahwa pengembangan perkeretaapian nasional telah memiliki dasar hukum yang kuat.

Wapres Gibran meninjau langsung kesiapan dan pengembangan bandara guna memastikan infrastruktur transportasi udara mampu mendukung mobilitas masyarakat.

Mendagri duduk bersama para praja tanpa sekat, berbincang santai sembari menikmati hidangan.