Produk Impor

Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan deregulasi yang menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, terutama untuk menghadapi ketidakpastian.

Sri Mulyani menyebut anjloknya kinerja tekstil domestik dan PHK massal akibat dari serbuan barang impor.

Agus menyatakan tidak ada industri yang menggunakan produk impor ilegal sebagai bahan bakar di perusahaannya.

Mendag menyebut fenomena ini semakin mencolok, terutama di pusat-pusat perdagangan besar seperti Kapuk, Tanah Abang, dan Mangga Dua di Jakarta.

Penindakan terhadap barang impor ilegal menjadi suatu keharusan. Menyusul temuan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal mengungkap kasus senilai total Rp40 M.

Adapun Bea Cukai melakukan penindakan secara umum barang impor di kawasan pelabuhan, bandara, dan perbatasan.

Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal ini terdiri dari 11 instansi terkait yang akan mengawasi 7 komoditas barang impor.

Banjirnya impor ilegal di Indonesia menjadi penyebab lesunya produk dalam negeri.

Mulai pekan depan impor karpet dan kain akan dikenakan bea masuk.

Total nilai impor dari Israel ke Indonesia mengalami penurunan 54 persen pada Juni 2024.

Kemenkop UKM memberikan persyaratan kepada TikTok yang tengah bekerja sama dengan Tokopedia.

Boikot adalah bentuk protes terhadap sesuatu atau penolakan untuk bekerja sama.

Untuk membantu UMKM, Kemendag juga mendorong kampanye Bangga Buatan Indonesia

Ditjen Bea Cukai Kemenkeu menambah 4 item barang impor kena pajak lebih karena jumlahnya cukup tinggi.

Pemerintah memperketat pengawasan dan pengendalian barang asal impor.

Pemerintah bakal memperketat impor barang-barang yang mengganggu pasar produk dalam negeri.

Penyebabnya, ada keluhan dari asosiasi maupun masyarakat akibat banyaknya barang impor di Tanah Air.

Pemerintah telah mengatur produk cross border yang masuk ke Indonesia lewat e-commerce.

Daftar tersebut sekarang sedang dibahas dan akan diputuskan beberapa kementerian dan lembaga (K/L) terkait.

Presiden Jokowi menyinggung belanja dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah.