produk impor

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Pemprov DKI Jakarta menjamin kehalalan ompreng MBG, menyusul isu kontaminasi minyak babi dan kebutuhan impor 70 juta ompreng.

Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengganti seluruh ompreng MBG jika terbukti mengandung minyak babi, memicu pertanyaan besar tentang pengadaan produk impor ini.

Kegiatan ini menjadi simbol solidaritas dan aksi nyata kolaborasi antara figur publik digital dan pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional.

Sri Mulyani menyebut anjloknya kinerja tekstil domestik dan PHK massal akibat dari serbuan barang impor.

Agus menyatakan tidak ada industri yang menggunakan produk impor ilegal sebagai bahan bakar di perusahaannya.

Mendag menyebut fenomena ini semakin mencolok, terutama di pusat-pusat perdagangan besar seperti Kapuk, Tanah Abang, dan Mangga Dua di Jakarta.

Penindakan terhadap barang impor ilegal menjadi suatu keharusan. Menyusul temuan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal mengungkap kasus senilai total Rp40 M.

Adapun Bea Cukai melakukan penindakan secara umum barang impor di kawasan pelabuhan, bandara, dan perbatasan.

Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal ini terdiri dari 11 instansi terkait yang akan mengawasi 7 komoditas barang impor.

Banjirnya impor ilegal di Indonesia menjadi penyebab lesunya produk dalam negeri.

Mulai pekan depan impor karpet dan kain akan dikenakan bea masuk.

Total nilai impor dari Israel ke Indonesia mengalami penurunan 54 persen pada Juni 2024.

Padahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.

Puluhan ribu kontainer tertahan sejak Permendag No.36 tahun 2023 tentang larangan pembatasan barang impor diterbitkan.

Mendag mempersilakan China untuk menerapkan aturan serupa pada produk ekspor RI yang menghancurkan industri di dalam negeri.

Kebijakan itu nantinya tidak hanya difokuskan untuk barang impor China, tapi juga dari negara-negara lain yang jumlahnya di pasar domestik terus membludak.

Pengenaan bea masuk hingga 200 persen ini juga telah dirundingkan langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu.

Dengan murahnya barang impor itu, banyak pelanggan beralih. Alhasil, semakin banyak produk impor yang masuk ke Indonesia berdasarkan pada permintaan tadi.

Pembatasan ini implementasi dari dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.