Administrasi Kepegawaian

Sebanyak 16 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengajukan cuti haji untuk tahun 2026, didominasi oleh tenaga pendidik. Simak detail jadwal dan imbauan BKPSDM terkait ASN Ponorogo Cuti Haji ini.

Pemerintah Kabupaten Nabire serius membenahi manajemen ASN Nabire untuk mencegah berbagai persoalan administrasi kepegawaian dan meningkatkan profesionalisme birokrasi, memastikan tata kelola yang efektif dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Nabire mengambil langkah tegas dengan menghentikan pembayaran Gaji ASN Nabire Dihentikan untuk 161 aparatur sipil negara. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya penegakan disiplin dan perbaikan tata kelola birokrasi di lingkungan Pemk

BKPSDM Rejang Lebong menghadirkan inovasi baru dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian. Dengan 31 personel khusus, birokrasi dipercepat, menghilangkan 'praktik pingpong' berkas, dan mempermudah akses ASN.

Kabar gembira bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Banten! Pemprov Banten memastikan PPPK paruh waktu akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2026. Simak detail alokasi anggaran dan mekanisme pencairannya.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin menerapkan digitalisasi pelayanan ASN melalui Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP). Inovasi ini diklaim mempermudah dan mempercepat proses administrasi kepegawaian bagi ASN.

Pemprov Papua mendesak ASN yang bertugas di luar wilayah untuk segera mengurus Mutasi ASN Papua. Jika tidak, hak-hak kepegawaian mereka akan dihentikan karena kerugian daerah mencapai Rp5 miliar.