BKN: Tidak Ada Pendataan Ulang Tenaga Honorer Tahun 2024

Pengangkatan CPNS akan dilakukan pada bulan Oktober 2025 dan pengangkatan PPPK pada Maret pada tahun berikutnya.

Kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN, yang menjadi kesempatan luas bagi tenaga non-ASN untuk ikut dalam seleksi PPPK 2024.

Dalam proses penyelesaian penataan tenaga non-ASN, Kementerian PANRB telah mengeluarkan dua kebijakan penting.

Pemerintah membuka pendaftaran seleksi PPPK Tahap II.

Langkah ini bertujuan memberikan peluang kepada mereka yang belum berhasil dalam seleksi sebelumnya.

Rini menjelaskan data yang perlu dipetakan adalah non-ASN database BKN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, penyelesaian status tenaga honorer akan dilakukan pada Desember 2024.

Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024 tidak hanya mencakup kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi juga PPPK.

Honorer bakal dikelompokan menjadi PPPK penuh waktu atau paruh waktu, tergantung kemampuan anggaran yang dimiliki masing-masing instansi pemerintah.

Sebanyak 1,28 juta formasi ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk rekrutmen CPNS dan PPPK tahun 2024.

Kendati diangkat menjadi PPPK paruh waktu, tenaga honorer tersebut nantinya berpeluang bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

KemenPAN-RB meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah agar tetap mengalokasikan anggaran untuk honorer.

Krisis fiskal daerah menyempit, ribuan honorer di NTB menghadapi ketidakpastian. Simak bagaimana pemerintah daerah menata harapan honorer melalui skema PPPK paruh waktu yang baru.

BLUD Puskesmas Temanggung sukses gelar Aksi Sosial Cek Kesehatan Gratis di CFD, tawarkan pemeriksaan lengkap. Siapa sangka ada cerita di balik aksi mulia ini?

Pemotongan honor non-ASN di Maros menjadi sorotan. Apa sebenarnya yang menyebabkan honor mereka berkurang drastis? Disdik Maros beri penjelasan terkait aturan Kemendikdasmen.

Jerit tangis guru honorer yang curhat minta kesejahteraan.

Bantuan subsidi upah diberikan kepada 17,3 juta pekerja/buruh yang memiliki gaji dibawah Rp3,5 juta atau di bawah upah minimum.

Bantuan ini menyasar 17 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sesuai dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP.

Komisi VIII DPR RI mengusulkan pemberian Insentif Guru Madrasah swasta sebanyak 638 ribu orang yang terganjal menjadi ASN, demi meningkatkan kesejahteraan mereka.

Seskab Teddy Indra Wijaya mengungkap 16 ribu Renovasi Sekolah tuntas pada 2025 dengan anggaran Rp17 triliun. Ini wujud komitmen pemerintah tingkatkan kualitas pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Bandung mengambil langkah progresif dengan menyiapkan THR PPPK paruh waktu bagi guru, sembari menanti regulasi resmi dari MenPAN-RB untuk kepastian status mereka.

Padahal, kata dia, guru honorer merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk masalah pemberian insentif.

Penghentian perkara yang ditandai dengan terbitnya SP3 itu disertai alasan bahwa tindakan tersangka adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam kasus ini, dia disebut merugikan negara hingga Rp118 juta lantaran menerima gaji dari dua sumber yang dibiayai negara.