Komisi X DPR Soal Surat Edaran Penghapusan Guru Non-ASN 2027: Tetap Mengajar dan Masih Dicari Solusinya

Saat ini Kemendikdasmen telah melakukan sosialisasi dan klarifikasi melalui berbagai media.

Masih banyak sekolah masih bergantung pada guru honorer untuk menutup kekurangan tenaga pengajar akibat banyak guru yang pensiun.

Pemerintah diingatkan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan guru honorer.

Rieke mengatakan aturan turunan dari Undang-Undang ASN tersebut penting untuk memberikan kepastian status kerja bagi tenaga honorer, termasuk guru.

Seharusnya sudah tidak ada guru honorer sejak tahun 2024.

Kemendikdasmen memberikan kepastian masa kerja dan penggajian kepada guru non-ASN hingga 31 Desember 2026, dengan beberapa ketentuan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah strategis mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah Provinsi (BOSP) demi menjamin keberlanjutan guru non-ASN di tengah pembatasan aturan pusat, sekaligus mengatasi kekurangan tenaga pendidik.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah resmi melarang kepala sekolah mengeluarkan SK guru honorer baru mulai 2026. Kebijakan larangan SK guru honorer Lombok Tengah ini diambil karena kelebihan guru dan mengikuti aturan pusat.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan program Pendidikan Profesi Guru (PPG Berlanjut) tidak akan berhenti pada 2025, melainkan terus hingga 2027, membuka peluang bagi ribuan guru.

Pembayaran tunjangan insentif menjadi bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi para guru.

Bantuan ini menjadi wujud kepedulian terhadap sosok pendidik yang tidak hanya mengajar dengan ilmu, tetapi juga dengan hati.

Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jabar, Purwanto, memastikan bahwa sebagian besar pembayaran sudah dilakukan, khususnya untuk tenaga pengajar.

Akademisi UMI dan Unhas menyoroti pentingnya arah kebijakan pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, menegaskan bahwa kemajuan bangsa sangat bergantung pada sistem pendidikan yang kuat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan keberlanjutan pemberian Insentif Guru Non-ASN Kaltim sebesar Rp500 ribu per bulan, menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan pendidik.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan Program Revitalisasi Sekolah dan digitalisasi akan terus berlanjut pada tahun 2026. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran secara merata di seluruh Indonesia, serta menduku

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan Program Revitalisasi Sekolah 2026 dan digitalisasi pendidikan akan terus berlanjut dengan anggaran fantastis, siap meningkatkan mutu pembelajaran di seluruh Indonesia.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi momentum krusial bagi Komisi X DPR RI untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional yang terarah dan berkelanjutan.

Komisi X DPR RI terus menggenjot sinergi pemerintah pusat dan daerah demi mempercepat pemerataan pendidikan Kaltim, memastikan setiap anak memiliki akses layak dan mencegah putus sekolah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia d

Komisi X DPR RI menyerap aspirasi terkait Kebijakan SPMB-SSBOPT dan tata kelola KIP Kuliah di Kalimantan Selatan, berupaya mewujudkan akses pendidikan tinggi yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Rektor Unram Prof. Sukardi yang baru dilantik diingatkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI untuk menjauhi politik praktis dan fokus pada pengembangan sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat (NTB), demi kemajuan daerah.

Komisi X DPR RI mendesak penerapan hukuman maksimal bagi siapa pun pelaku pelecehan atlet, khususnya dalam kasus panjat tebing, demi keadilan dan perlindungan korban serta menciptakan efek jera.

Anggota DPR RI mendesak evaluasi keamanan kampus UIN Suska Riau menyusul insiden kekerasan yang menimpa mahasiswi. Apa langkah konkret yang akan diambil rektorat untuk menjamin keselamatan mahasiswa dan mencegah kejadian serupa?