Sempat Terbentur Aturan, Upah 3.828 Guru dan Tenaga Honorer di Jabar Mulai Dibayarkan

Mereka yang belum diupah itu ada guru, tenaga Tata Usaha, keamanan, dan kebersihan.

Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menyiapkan anggaran sebesar Rp900 juta untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, khususnya guru dan tenaga teknis, namun kepastian pencairan THR PPPK Paruh

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk segera menuntaskan Pembayaran TPG THR Guru Jayapura yang tertunda, menyusul ancaman mogok mengajar dari para pendidik.

Pemerintah Kabupaten Serang telah merampungkan pembahasan skema insentif bagi 3.587 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu formasi guru, menargetkan pencairan pada pekan pertama Ramadan.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo menerbitkan SK Penugasan Guru Non-ASN Gorontalo untuk melindungi hak profesional mereka, memastikan sertifikasi dan tunjangan tetap berjalan meski ada batasan pengangkatan honorer.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi terkendala aturan Undang-Undang ASN, menyebabkan penundaan pembayaran honor guru PAUD swasta selama lima bulan yang sangat dinantikan.

Pemerintah Kabupaten Garut mengajukan 6.616 tenaga honorer untuk menjadi PPPK Paruh Waktu ke Kemenpan-RB. Bagaimana nasib ribuan honorer ini selanjutnya?

Saat ini Kemendikdasmen telah melakukan sosialisasi dan klarifikasi melalui berbagai media.

Bantuan ini menjadi wujud kepedulian terhadap sosok pendidik yang tidak hanya mengajar dengan ilmu, tetapi juga dengan hati.

Masih banyak sekolah masih bergantung pada guru honorer untuk menutup kekurangan tenaga pengajar akibat banyak guru yang pensiun.

Pemerintah diingatkan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan guru honorer.

Seharusnya sudah tidak ada guru honorer sejak tahun 2024.

Akademisi UMI dan Unhas menyoroti pentingnya arah kebijakan pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, menegaskan bahwa kemajuan bangsa sangat bergantung pada sistem pendidikan yang kuat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan perayaan Hari Tatar Sunda murni untuk mengangkat sejarah dan budaya, bukan usaha mengganti nama Jawa Barat seperti isu yang beredar.

Pemkab Cianjur berkoordinasi dengan Pemprov Jabar untuk menangani masalah banjir Cianjur di dataran tinggi, fokus pada evaluasi tata ruang dan pengelolaan kawasan hulu.

Legislator Jabar mendesak Pemprov Jabar melanjutkan program Rumah Panggung Anti Banjir Bekasi bagi warga Pondok Gede Permai, mengingat masih banyak kepala keluarga yang belum tersentuh bantuan dan wilayah tersebut langganan banjir.

Pemprov Jabar mengaku siap megambil alih pengelolaan Bandung Zoo.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengusulkan program barak militer sebagai opsi pembinaan bagi pelaku kerusuhan Dago, termasuk pelajar, demi membentuk kedisiplinan dan pemahaman kebangsaan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya menjadikan Sumedang sebagai pusat penguatan budaya Sunda, mengembalikan akar identitas dan nilai-nilai tradisi melalui pembangunan yang terintegrasi.