3.828 Tenaga Honorer Pendidikan di Jabar Belum Digaji 2 Bulan, Terkendala Aturan

Pemerintah Kabupaten Serang telah merampungkan pembahasan skema insentif bagi 3.587 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu formasi guru, menargetkan pencairan pada pekan pertama Ramadan.

Ratusan honorer di Gowa, termasuk guru dan tenaga kesehatan, tidak memenuhi syarat pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu. Pemerintah Kabupaten Gowa akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi terkendala aturan Undang-Undang ASN, menyebabkan penundaan pembayaran honor guru PAUD swasta selama lima bulan yang sangat dinantikan.

Tercatat, masih ada tenaga kerja honorer, di antaranya 700.000 guru honorer.

Kementerian PAN-RB diminta segera melakukan audit menyeluruh terkait data tenaga honorer atau non ASN dengan melibatkan BKN.

Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam hingga awal Mei 2026. Langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan dan pemulihan daerah terdampak bencana hidrometeorologi.

Pemerintah Kabupaten Kuningan terus berupaya meningkatkan kualitas dan tata kelola kopi lokal guna memperbesar peluang Kopi Kuningan Ekspor ke pasar global, sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi petani.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan tidak ada penutupan Jalan Diponegoro di Bandung, melainkan hanya pengalihan arus lalu lintas untuk penataan kawasan Gedung Sate. Pembaca akan memahami rencana sebenarnya di balik isu ini.

Dinas Pertanian Garut optimis capai target 631.490 ton gabah kering giling untuk Produksi Padi Garut 2026, siapkan strategi hadapi kemarau dan lindungi petani.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor melaporkan delapan desa di tiga kecamatan terendam banjir pada Sabtu petang, memicu kewaspadaan terhadap potensi banjir susulan di Kabupaten Bogor.

Pemerintah Kabupaten Bogor serius mempercepat alur perizinan untuk mendorong investasi dan meningkatkan pendapatan daerah. Kebijakan Percepatan Perizinan Kabupaten Bogor ini diharapkan membawa dampak positif bagi ekonomi lokal serta memberikan kepastian h

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mengambil langkah serius mendata ulang tenaga honorer daerah, dengan Gubernur Anwar Hafid menuntut bukti konkret untuk menuntaskan persoalan yang masih banyak belum terbayarkan.

Pemerintah Kota Singkawang memastikan keberlanjutan kontrak PPPK Paruh Waktu di tengah isu nasional. Bagaimana Pemkot Singkawang menjaga komitmen ini dan menjamin anggaran tetap aman?

Wakil Gubernur Sulteng menegaskan Pembayaran Tenaga Honorer Pemprov Sulteng akan tetap dilakukan pada 2026, menepis isu yang beredar dan menjamin hak-hak mereka terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung alokasikan Rp50 miliar untuk pembayaran gaji PPPK Tulungagung paruh waktu di 2026. Anggaran ini tidak pengaruhi komposisi belanja pegawai daerah.

Pemerintah Kabupaten Manokwari tengah mengkaji ulang pembiayaan tenaga honorer tahun ini. Kebijakan ini diambil menyusul pemangkasan dana transfer pusat yang signifikan, menempatkan Pemkab Manokwari dalam dilema fiskal.

Jumlah ASN Cianjur 2025 melonjak signifikan menjadi 22 ribu orang setelah pelantikan ribuan PPPK Paruh Waktu, namun Pemkab Cianjur masih menghadapi tantangan kekurangan tenaga di sektor vital.