3.828 Tenaga Honorer Pendidikan di Jabar Belum Digaji 2 Bulan, Terkendala Aturan

Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jabar, Purwanto, memastikan bahwa sebagian besar pembayaran sudah dilakukan, khususnya untuk tenaga pengajar.

Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menyiapkan anggaran sebesar Rp900 juta untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, khususnya guru dan tenaga teknis, namun kepastian pencairan THR PPPK Paruh

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk segera menuntaskan Pembayaran TPG THR Guru Jayapura yang tertunda, menyusul ancaman mogok mengajar dari para pendidik.

Pemkab Bandung mendesak Kemendikdasmen untuk memperjelas regulasi BOSP terkait pembayaran gaji guru paruh waktu, menyusul tekanan fiskal daerah yang signifikan. Bagaimana nasib ribuan guru honorer?

Pemerintah Kabupaten Serang telah merampungkan pembahasan skema insentif bagi 3.587 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu formasi guru, menargetkan pencairan pada pekan pertama Ramadan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menepis kabar miring terkait ketiadaan anggaran untuk pembayaran Gaji PPPK Jabar paruh waktu, memastikan pencairan akan dilakukan awal Februari 2026.

Ratusan honorer di Gowa, termasuk guru dan tenaga kesehatan, tidak memenuhi syarat pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu. Pemerintah Kabupaten Gowa akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi terkendala aturan Undang-Undang ASN, menyebabkan penundaan pembayaran honor guru PAUD swasta selama lima bulan yang sangat dinantikan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan 3.078 honorer diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu Bekasi. Anggaran Rp93 miliar telah disiapkan, namun prosesnya masih menunggu Keputusan Bupati. Bagaimana nasib mereka?

Pemerintah Kabupaten Garut mengajukan 6.616 tenaga honorer untuk menjadi PPPK Paruh Waktu ke Kemenpan-RB. Bagaimana nasib ribuan honorer ini selanjutnya?

Tercatat, masih ada tenaga kerja honorer, di antaranya 700.000 guru honorer.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karawang resmi menetapkan sembilan jalur penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP 2026. Simak detail jadwal dan persyaratannya agar tak ketinggalan!

TVRI, RRI, dan ANTARA Jawa Barat menggelar 'Semarak Bola Gembira' di Bandung, menyosialisasikan siaran gratis Piala Dunia 2026 TVRI yang akan menayangkan 104 pertandingan.

Pemerintah Kabupaten Indramayu mengalokasikan Rp3,31 miliar untuk proyek rekonstruksi Jalan SP Sudikampiran-Gadingan. Langkah ini bertujuan meningkatkan konektivitas dan ekonomi lokal, menjamin **rekonstruksi jalan Indramayu** yang berkualitas demi keseja

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sukses mengamankan penjaminan PT PII untuk Proyek Legok Nangka, memastikan pendanaan bankable dan solusi pengelolaan sampah modern berbasis energi 40 MW.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bandung Barat mencatat 83.014 Kunjungan Wisata Bandung Barat pada Mei 2026. Angka ini menegaskan daya tarik KBB sebagai destinasi favorit, meski upaya pemerataan terus digencarkan untuk wilayah lain.

Gempa Cianjur berkekuatan 3,5 Magnitudo mengguncang sejumlah wilayah. BPBD Kabupaten Cianjur memastikan tidak ada kerusakan signifikan, namun warga tetap diimbau waspada.

Pemerintah Kota Jayapura fokus pada Penyelesaian Honorer K2 asli Port Numbay, memastikan proses verifikasi berjalan lancar di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk kepastian status mereka.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mengambil langkah serius mendata ulang tenaga honorer daerah, dengan Gubernur Anwar Hafid menuntut bukti konkret untuk menuntaskan persoalan yang masih banyak belum terbayarkan.

Pemerintah Kota Singkawang memastikan keberlanjutan kontrak PPPK Paruh Waktu di tengah isu nasional. Bagaimana Pemkot Singkawang menjaga komitmen ini dan menjamin anggaran tetap aman?

Wakil Gubernur Sulteng menegaskan Pembayaran Tenaga Honorer Pemprov Sulteng akan tetap dilakukan pada 2026, menepis isu yang beredar dan menjamin hak-hak mereka terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung alokasikan Rp50 miliar untuk pembayaran gaji PPPK Tulungagung paruh waktu di 2026. Anggaran ini tidak pengaruhi komposisi belanja pegawai daerah.

Pemerintah Kabupaten Manokwari tengah mengkaji ulang pembiayaan tenaga honorer tahun ini. Kebijakan ini diambil menyusul pemangkasan dana transfer pusat yang signifikan, menempatkan Pemkab Manokwari dalam dilema fiskal.