Jabar Amankan Penjaminan Proyek Legok Nangka: Solusi Sampah Berbasis Energi 40 MW

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sukses mengamankan penjaminan PT PII untuk Proyek Legok Nangka, memastikan pendanaan bankable dan solusi pengelolaan sampah modern berbasis energi 40 MW.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berhasil mengamankan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka. Penjaminan ini krusial untuk memastikan proyek tersebut memiliki kelayakan pendanaan dari bank (bankable) serta terlindungi dari berbagai risiko kegagalan finansial.

Kepastian hukum dan investasi penting ini ditegaskan melalui penandatanganan perjanjian penjaminan antara Pemprov Jabar, yang diwakili oleh Badan Usaha Pelaksana PT Jabar Environmental Solutions (JES), dan PT PII. Proses penandatanganan berlangsung di Indramayu beberapa waktu lalu, menandai komitmen serius pemerintah daerah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa intervensi penjaminan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemprov Jabar dalam menciptakan kepastian hukum dan investasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan konstruksi di lapangan berjalan sesuai rencana, sekaligus mengatasi keterbatasan kapasitas tempat pembuangan akhir konvensional yang kian kritis.

Memperkuat Kepastian Investasi dan Pendanaan Proyek Legok Nangka

Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasinya terhadap peran PT PII yang telah memberikan penjaminan pemerintah untuk Proyek Legok Nangka. Menurutnya, dukungan ini menjadi landasan kuat untuk memastikan proyek berjalan sesuai komitmen yang telah disepakati.

Plt Direktur Utama PT PII, Andre Permana, menjelaskan bahwa langkah Pemprov Jabar ini sangat strategis, mengingat sektor persampahan memerlukan kepastian pengembalian investasi yang kuat. Hal ini penting agar lembaga perbankan bersedia menyalurkan modalnya untuk pembangunan infrastruktur vital ini.

Proyek Legok Nangka tercatat sebagai proyek skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pertama pada tahun 2026, sekaligus portofolio persampahan pertama yang dijamin oleh PT PII. Penjaminan ini secara signifikan meningkatkan kepastian investasi dan memperkuat kelayakan proyek untuk mendapatkan pembiayaan bank.

Dengan adanya penjaminan, partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan dapat lebih mudah ditarik. Ini menunjukkan upaya serius Pemprov Jabar dalam mencari solusi jangka panjang untuk masalah sampah.

TPPAS Legok Nangka: Solusi Regional Berbasis Teknologi Canggih

Pemprov Jabar menaruh harapan besar pada TPPAS Legok Nangka yang berlokasi di Kabupaten Bandung sebagai solusi mendesak untuk mengatasi masalah overcapacity tempat pembuangan akhir konvensional. Kondisi TPA saat ini sudah sangat kritis, sehingga fasilitas terpadu ini menjadi sangat vital.

Fasilitas pengolahan sampah regional terpadu ini direncanakan akan melayani enam wilayah metropolitan sekaligus. Wilayah tersebut mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang.

TPPAS Legok Nangka dirancang dengan kapasitas tampung yang sangat besar, mencapai 2.131 ton sampah per hari. Melalui skema KPBU modern, Pemprov Jabar akan mengadopsi teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste-to-energy).

Sistem mutakhir ini diklaim mampu mereduksi volume sampah hingga 85 persen, sekaligus memproduksi daya listrik bersih. Energi listrik yang dihasilkan diperkirakan mencapai sebesar 40,79 Megawatt (MW), memberikan dampak positif ganda bagi lingkungan dan pasokan energi.

Dampak Positif dan Transformasi Tata Kelola Sampah Jawa Barat

Keterlibatan aktif Pemprov Jabar dalam mengejar standardisasi penjaminan ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial proyek. Menurut Andre Permana, hal ini juga akan membawa peningkatan signifikan pada kualitas lingkungan hidup dalam jangka panjang.

Proyek ini diharapkan dapat secara drastis mengurangi timbulan sampah, meningkatkan kualitas layanan pengelolaan sampah secara keseluruhan. Selain itu, ada potensi penciptaan nilai tambah dari pemanfaatan sampah menjadi energi, yang mendukung ekonomi sirkular.

Capaian penandatanganan penjaminan ini kini memposisikan Pemprov Jabar sebagai pionir dalam transformasi tata kelola sampah. Model pengelolaan yang diterapkan adalah modern, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh ekosistem masyarakat di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya.

Inisiatif ini menjadi bukti komitmen Pemprov Jabar untuk mengatasi tantangan lingkungan dengan solusi inovatif dan kolaboratif. Ini juga menunjukkan bagaimana kerja sama pemerintah dan badan usaha dapat menciptakan dampak positif yang luas.

Sumber: AntaraNews