Dprd Jabar

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Karawang menambah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) demi menjaga ketahanan pangan dan mencegah alih fungsi lahan di Karawang.

DPRD dan KPID Jawa Barat mendesak DPR RI segera rampungkan Revisi UU Penyiaran untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif konten digital yang belum terawasi.

Legislator Jabar mendesak Pemprov Jabar melanjutkan program Rumah Panggung Anti Banjir Bekasi bagi warga Pondok Gede Permai, mengingat masih banyak kepala keluarga yang belum tersentuh bantuan dan wilayah tersebut langganan banjir.

DPRD Jawa Barat terus mengupayakan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, demi efektifitas pelestarian warisan budaya di Bumi Pasundan.

DPRD Jabar serahkan aspirasi pencabutan moratorium pemekaran daerah ke DPD RI. Ini demi percepatan pembangunan dan pelayanan publik di provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia.

Aksi itu dalam rangka memperingati Hari Buruh atau Mau Day.

Komisi II DPRD Jabar serius mendorong pemerintah mempermudah aspek perizinan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) agar produk lokal mampu menembus pasar ekspor. Ini kunci Kemudahan Perizinan IKM Ekspor.

DPRD Jawa Barat mendesak percepatan pemekaran desa di tingkat kabupaten/kota. Langkah ini dinilai strategis untuk optimalkan serapan dana desa dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat mendorong optimalisasi Bandara Kertajati sebagai penggerak ekonomi utama, mengatasi tantangan rute dan okupansi demi kemajuan Jawa Barat.

Komisi I DPRD Jabar tegaskan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Dedi Mulyadi untuk mengevaluasi total PKS Hotel Pullman, sekaligus mendorong optimalisasi aset dan pelestarian budaya lokal.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemajuan Kebudayaan Jabar kini memasuki finalisasi, menandai keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melestarikan budaya dan memperkuat identitas bangsa.

Anggota DPRD Jabar George Edwin Sugiharto menggarisbawahi urgensi kolaborasi lintas pemerintahan dalam Pelestarian Keraton Cirebon, menegaskan posisinya sebagai fondasi identitas bangsa yang tak ternilai.

DPRD Jabar menemukan anomali capaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam LKPJ Gubernur 2025. Evaluasi kinerja OPD Jabar ini penting untuk memastikan target realistis dan anggaran tepat sasaran, sehingga pembangunan daerah lebih efektif.

Seluruh anggota DPRD Jabar menunjukkan komitmen integritas dengan kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 100 persen, menjadi sorotan dan contoh positif bagi lembaga legislatif lain.

DPRD Jabar melayangkan kritik tajam terhadap LKPJ Gubernur 2025, menyoroti masalah tunda bayar dan penumpukan anggaran yang mengganggu stabilitas fiskal daerah. Kondisi ini dinilai menghambat efektivitas program pembangunan.

DPRD Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera memberikan solusi konkret terhadap berbagai masalah krusial yang ditemukan dalam reses, mulai dari kesejahteraan kader Posyandu hingga penanganan darurat sampah.

Anggota DPRD Jabar Aten Munajat menyerukan pentingnya Pengelolaan Pariwisata Transparan, akuntabel, dan bebas pungli demi kenyamanan wisatawan serta kemajuan daerah. Simak langkah-langkah yang diusulkan untuk mewujudkannya.

DPRD Jawa Barat mendorong Pemkab Cianjur segera melengkapi Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalan kabupaten, demi meningkatkan keamanan pengendara dan mendukung sektor pariwisata Cianjur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) XIII untuk menelaah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, memastikan akuntabilitas kinerja Pemprov Jabar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengusulkan merger dinas-dinas serupa di Pemprov Jabar demi efisiensi anggaran dan optimalisasi pelayanan publik, sebuah langkah strategis untuk menata ulang struktur organisasi perangkat daerah demi Efisie