Dprd Jabar

DPRD Jawa Barat melalui Pansus XIII berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah dari pengelolaan Jatinangor National Golf Resort, meninjau ulang skema kerja sama untuk meningkatkan kontribusi ke kas Pemprov Jabar.

Kinerja finansial Bank BJB Cabang Padalarang sangat impresif, namun Komisi III DPRD Jabar mendesak percepatan penggunaan Kantor Baru BJB Padalarang untuk meningkatkan kenyamanan nasabah. Temukan alasan di balik desakan ini.

Komisi IV DPRD Jawa Barat menemukan indikasi inefisiensi anggaran akibat pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) ganda di Cirebon, berpotensi membebani keuangan daerah pada pos biaya listrik.

Dinas Pendidikan Jabar memastikan siswa SMK IDN Bogor dipindahkan sementara ke sekolah lain menyusul pencabutan izin operasional, sembari menunggu perizinan lembaga tersebut rampung demi kepastian hak pendidikan.

DPRD Jabar bergerak cepat mengakomodir aspirasi wali murid SMK IDN Bogor terkait pencabutan izin operasional. Bagaimana nasib ratusan siswa, terutama kelas 12, yang terancam tidak lulus dan masa depan pendidikan mereka?

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemajuan Kebudayaan Jabar kini memasuki finalisasi, menandai keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melestarikan budaya dan memperkuat identitas bangsa.

Anggota DPRD Jabar George Edwin Sugiharto menggarisbawahi urgensi kolaborasi lintas pemerintahan dalam Pelestarian Keraton Cirebon, menegaskan posisinya sebagai fondasi identitas bangsa yang tak ternilai.

DPRD Jabar menemukan anomali capaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam LKPJ Gubernur 2025. Evaluasi kinerja OPD Jabar ini penting untuk memastikan target realistis dan anggaran tepat sasaran, sehingga pembangunan daerah lebih efektif.

Seluruh anggota DPRD Jabar menunjukkan komitmen integritas dengan kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 100 persen, menjadi sorotan dan contoh positif bagi lembaga legislatif lain.

DPRD Jabar melayangkan kritik tajam terhadap LKPJ Gubernur 2025, menyoroti masalah tunda bayar dan penumpukan anggaran yang mengganggu stabilitas fiskal daerah. Kondisi ini dinilai menghambat efektivitas program pembangunan.

Anggota DPRD Jabar Bambang Mujiarto menekankan pentingnya menjadikan budaya sebagai fondasi pembangunan daerah di Cirebon, demi menciptakan kemajuan berkelanjutan dan berkarakter.

Anggota Komisi I DPRD Jabar mendesak Pemerintah Pusat dan Kota Bandung segera memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak proyek Bus Rapid Transit (BRT) agar program berjalan optimal.

DPRD Jawa Barat akan memanggil BBKSDA Jabar dan Dinas Kehutanan untuk menyikapi tata kelola Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) setelah kematian dua anak harimau Benggala, Huru dan Hara, serta memastikan tanggung jawab mereka dijalankan dengan benar.

Pembangunan Puncak II terus didorong oleh DPRD Jabar untuk terealisasi pada 2027. Jalur ini krusial sebagai solusi kemacetan parah dan pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah utara Cianjur.

Anggota Komisi V DPRD Jabar Aten Munajat memuji kelancaran pelayanan kesehatan Lebaran 2026 bagi pemudik dan masyarakat, menekankan pentingnya kesiapsiagaan tenaga medis dan koordinasi lintas sektor.

DPRD Jawa Barat mengambil langkah ekstrem dengan Penghapusan Kunker DPRD Jabar ke luar provinsi dan luar negeri demi efisiensi anggaran serta fokus pada mitigasi kemiskinan baru di tengah tekanan ekonomi global.

Legislator Jabar gencar melakukan Edukasi Demokrasi Pelajar Kuningan, membekali generasi muda dengan pemahaman pentingnya peran mereka dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

DPRD Jawa Barat mengingatkan Pemprov Jabar agar pembentukan Superholding Sanggabuana tidak membebani BUMD yang sudah sehat. Bagaimana strategi Pemprov Jabar memastikan efisiensi dan manfaat bagi masyarakat?

Kebijakan diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 10% dari Pemprov Jabar selama Lebaran 2026 berhasil mendongkrak pendapatan daerah secara signifikan, mendapat apresiasi DPRD Jabar.

Dugaan pencemaran limbah pabrik yang mengubah air Sungai Kutanegara, Karawang, menjadi putih keruh memicu desakan dari DPRD Jabar untuk penanganan komprehensif atas masalah pencemaran sungai Karawang ini.