DPRD Jabar

DPRD Jawa Barat mengisyaratkan kesiapan menambah Anggaran PORPROV XV Jabar melalui APBD Perubahan demi kelancaran ajang olahraga terbesar ini. Simak detail komitmennya!

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menekankan bahwa kredibilitas dan integritas wartawan adalah fondasi utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pers.

Anggota DPRD Jabar Ika Siti Rahmatika meminta korban kekerasan tidak takut mencari perlindungan perempuan dan melaporkan kasusnya. Masih banyak kasus yang belum terungkap, menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan bagi kaum hawa.

Anggota Komisi V DPRD Jabar Aten Munajat mendesak penegak hukum memberikan efek jera kepada pengedar rokok ilegal yang merugikan negara, bukan hanya sekadar razia dan pemusnahan.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Aten Munajat, menyerukan pemerintah memastikan tidak ada lagi anak putus sekolah demi masa depan bangsa dan keberhasilan pembangunan daerah, menargetkan wajib belajar 12 tahun.

Anggota DPRD Jawa Barat mendorong pemanfaatan **Pencak Silat** sebagai media efektif untuk pelestarian budaya Sunda dan pengenalan warisan daerah kepada generasi muda, sekaligus mendukung potensi ekonomi kreatif.

Pengembangan Wisata Cimanggu Berkelanjutan di Kabupaten Bandung mendapat apresiasi DPRD Jabar karena mengedepankan kelestarian lingkungan, menjadi contoh investasi pariwisata ramah alam.

Anggota Komisi V DPRD Jabar mengingatkan sekolah tidak boleh melakukan Larangan Pungutan Liar Sekolah saat PPDB 2026/2027, demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan proses bersih.

Anggota DPRD Jabar Tina Wiryawati mengapresiasi kelancaran pelaksanaan kurban di Kuningan selama Idul Adha 1447 H, menyoroti pentingnya semangat berbagi dan pemerataan distribusi daging kurban.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menambah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Karawang menambah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) demi menjaga ketahanan pangan dan mencegah alih fungsi lahan di Karawang.

DPRD dan KPID Jawa Barat mendesak DPR RI segera rampungkan Revisi UU Penyiaran untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif konten digital yang belum terawasi.

Legislator Jabar mendesak Pemprov Jabar melanjutkan program Rumah Panggung Anti Banjir Bekasi bagi warga Pondok Gede Permai, mengingat masih banyak kepala keluarga yang belum tersentuh bantuan dan wilayah tersebut langganan banjir.

DPRD Jawa Barat terus mengupayakan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, demi efektifitas pelestarian warisan budaya di Bumi Pasundan.

DPRD Jabar serahkan aspirasi pencabutan moratorium pemekaran daerah ke DPD RI. Ini demi percepatan pembangunan dan pelayanan publik di provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia.

Aksi itu dalam rangka memperingati Hari Buruh atau Mau Day.

Komisi II DPRD Jabar serius mendorong pemerintah mempermudah aspek perizinan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) agar produk lokal mampu menembus pasar ekspor. Ini kunci Kemudahan Perizinan IKM Ekspor.

DPRD Jawa Barat mendesak percepatan pemekaran desa di tingkat kabupaten/kota. Langkah ini dinilai strategis untuk optimalkan serapan dana desa dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat mendorong optimalisasi Bandara Kertajati sebagai penggerak ekonomi utama, mengatasi tantangan rute dan okupansi demi kemajuan Jawa Barat.

Komisi I DPRD Jabar tegaskan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Dedi Mulyadi untuk mengevaluasi total PKS Hotel Pullman, sekaligus mendorong optimalisasi aset dan pelestarian budaya lokal.