Fakta Angka 6.616: Pemkab Garut Ajukan Ribuan Honorer Jadi PPPK Paruh Waktu

Pemerintah Kabupaten Garut mengajukan 6.616 tenaga honorer untuk menjadi PPPK Paruh Waktu ke Kemenpan-RB. Bagaimana nasib ribuan honorer ini selanjutnya?

Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, telah mengambil langkah signifikan dalam upaya pengakuan tenaga honorer di wilayahnya. Sebanyak 6.616 tenaga honorer secara resmi diajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Pengajuan ini bertujuan untuk memberikan status yang jelas dan pengakuan yang setara bagi ribuan honorer sebagai bagian dari pegawai pemerintahan. Proses usulan ini telah disiapkan oleh Pemkab Garut dan telah masuk ke Kemenpan-RB sebelum batas waktu yang ditentukan pada 25 Agustus 2025.

Langkah ini menjadi angin segar bagi para honorer di Garut, mengingat status mereka akan ditingkatkan tanpa melalui proses seleksi baru. Sekretaris Daerah Pemkab Garut, Nurdin Yana, menyatakan bahwa verifikasi telah dilakukan untuk memastikan validitas data honorer yang diajukan.

Verifikasi dan Proses Pengajuan PPPK Paruh Waktu

Sekretaris Daerah Pemkab Garut, Nurdin Yana, menjelaskan bahwa jumlah 6.616 tenaga honorer merupakan hasil verifikasi ketat yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Angka ini mencerminkan data aktual honorer yang memenuhi kriteria untuk diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu.

Proses pengajuan ini telah rampung dan dokumen usulan sudah diterima oleh Kemenpan-RB. Batas waktu pengiriman usulan yang ditetapkan adalah 25 Agustus 2025, dan Pemkab Garut memastikan telah mematuhi tenggat waktu tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa seluruh honorer yang diusulkan ini tidak akan melalui proses seleksi ulang. Hal ini dikarenakan mereka sebelumnya telah mengikuti proses rekrutmen PPPK secara serentak pada tahun 2024.

Dengan demikian, fokus utama setelah pengajuan ini adalah pemenuhan persyaratan administrasi. Setelah seluruh syarat terpenuhi, para honorer ini akan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) sebagai tanda resmi pengangkatan mereka.

Kesiapan Anggaran dan Kualifikasi Tenaga Honorer

Pemkab Garut menegaskan bahwa kesiapan anggaran untuk mendukung pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini telah dipastikan. Dana yang dibutuhkan sudah dialokasikan dan ditetapkan sebelumnya, menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan para honorer.

Pengalokasian anggaran ini menjadi krusial untuk menjamin keberlanjutan program PPPK Paruh Waktu. Dengan adanya dukungan finansial yang memadai, diharapkan proses pengangkatan dan operasional PPPK Paruh Waktu dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

Tenaga honorer yang diajukan untuk menjadi PPPK Paruh Waktu berasal dari tiga kualifikasi utama. Rincian kualifikasi ini menunjukkan beragamnya sektor yang membutuhkan pengakuan status pegawai.

Berikut adalah rincian kualifikasi tenaga honorer yang diusulkan:

• Guru: 1.991 orang
• Tenaga Kesehatan: 65 orang
• Tenaga Teknis: 4.560 orang

Sumber: AntaraNews