Pppk Paruh Waktu

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan relaksasi penggunaan Dana BOSP 2026 untuk pembiayaan honor guru dan tenaga kependidikan non-ASN, sebuah langkah strategis yang patut diketahui.

Kabar gembira bagi pendidik di Sumatera Utara! Pemprov Sumut resmi cairkan THR Guru PPPK Sumut paruh waktu dan guru tidak tetap, tunjukkan komitmen tingkatkan kesejahteraan guru.

Kabar gembira bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Banten! Pemprov Banten memastikan PPPK paruh waktu akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2026. Simak detail alokasi anggaran dan mekanisme pencairannya.

Pemerintah Kabupaten Sumedang memberikan penjelasan komprehensif mengenai mekanisme upah PPPK Sumedang, termasuk insentif dan upaya peningkatan kesejahteraan guru paruh waktu yang sempat menjadi sorotan publik.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah resmi melarang kepala sekolah mengeluarkan SK guru honorer baru mulai 2026. Kebijakan larangan SK guru honorer Lombok Tengah ini diambil karena kelebihan guru dan mengikuti aturan pusat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menepis kabar miring terkait ketiadaan anggaran untuk pembayaran Gaji PPPK Jabar paruh waktu, memastikan pencairan akan dilakukan awal Februari 2026.

DPRD Situbondo mendesak pemerintah daerah setempat segera mengalokasikan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) untuk memastikan pembayaran gaji Nakes Ponkesdes Situbondo yang berstatus PPPK Paruh Waktu tetap berjalan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan layanan publik kembali normal pasca libur tahun baru 2026, ditandai dengan berakhirnya kebijakan Work From Anywhere dan penyerahan Surat Keputusan kepada ribuan PPPK Paruh Waktu.

Jumlah ASN Cianjur 2025 melonjak signifikan menjadi 22 ribu orang setelah pelantikan ribuan PPPK Paruh Waktu, namun Pemkab Cianjur masih menghadapi tantangan kekurangan tenaga di sektor vital.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kembali mengusulkan pengangkatan 2.695 tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu ke Kemenpan RB, setelah perjuangan panjang demi masa depan ASN.

DPRD Gorontalo Utara mendesak pemerintah daerah dan Kemenag memperjuangkan status 60 guru madrasah honorer menjadi PPPK, demi kepastian nasib dan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Legislator Jambi serius memperjuangkan peningkatan Gaji PPPK Paruh Waktu hingga Rp3,5 juta melalui celah penganggaran APBD 2026, meski APBD diperkirakan turun. Akankah tuntutan kesejahteraan ini terwujud?

Ratusan pegawai honorer Kota Serang, tepatnya 526 orang, masih menanti kepastian status menjadi PPPK paruh waktu. Keputusan akhir ada di tangan KemenPANRB.

DPRD Gorontalo Utara terus memperjuangkan nasib 750 PPPK paruh waktu yang berstatus TMS, mendesak pemerintah daerah bertindak cepat ke KemenPAN-RB demi kejelasan status mereka.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan membantah keras tudingan pungutan liar (pungli) terkait pengurusan administrasi calon PPPK paruh waktu, menegaskan semua biaya sesuai Perda. Benarkah demikian?

Pemkot Singkawang mendapat persetujuan KemenpanRB untuk 824 formasi PPPK paruh waktu, menimbulkan pertanyaan besar tentang dampak fiskal daerah yang mencapai Rp7,7 miliar per tahun.

Permohonan SKCK Ponorogo melonjak drastis hingga 10 kali lipat pasca pengangkatan PPPK paruh waktu. Polres Ponorogo kewalahan namun berkomitmen melayani, apa penyebab lonjakan ini?

Polres Sawahlunto mengoptimalkan **pelayanan SKCK PPPK Sawahlunto** dengan membuka layanan hingga malam hari dan akhir pekan, memastikan 878 calon PPPK dapat melengkapi berkas administrasi penting.

Pemerintah Kabupaten Cianjur mengajukan 7.000 calon PPPK Paruh Waktu untuk memperkuat layanan publik. Penasaran bagaimana dampaknya bagi Cianjur?

Polresta Kendari kewalahan melayani ribuan permohonan SKCK Calon PPPK paruh waktu, mencatat peningkatan 500 persen dibanding hari biasa. Ada apa di balik lonjakan ini?